REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan sekolah harus menyampaikan data yang riil ketika mengisi data di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
"Sekolah harus menyampaikan data yang riil, jangan dimanipulasi data yang ada," ujar Nasir dalam peluncuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di Jakarta, Jumat (12/1).
Untuk SNMPTN, sekolah terlebih dahulu mengisi data siswa di PDSS. Baru kemudian dilakukan proses penyeleksian melalui nilai rapor dan juga portofolio akademik.
"Jangan sampai kejadian seperti dua tahun yang lalu, saat sekolah mengisi data yang tidak sesuai dengan sebenarnya." katanya
Penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dilakukan melalui tiga cara, selain SNMPTN juga Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) dan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan ujian mandiri yang diselenggarakan pihak kampus. Pada tahun sebelumnya, UTBC dan UTBK mempunyai nama Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).
"Tugas kepala sekolah melakukan verifikasi siswa yang didaftarkan SNMPTN." katanya.
Menristekdikti mengatakan ada perbaikan yang dilakukan panitia pada tahun ini meskipun tida signifikan yakni adanya UTBC dan UTBK. Ke depan, dia meminta agar perbaikan terus dilakukan.
Sementara Ketua Panitia SNMPTN, Ravik Karsidi, menargetkan pihaknya bisa menjangkau lebih banyak siswa dengan UTBC dan UTBK.
"Kami menargetkan UTBK bisa menjangkau 200.000 siswa dan tidak kurang 800.000 siswa akan mendaftar pada SNMPTN," kata Ravik.
Ravik juga mengatakan pihaknya menggandeng pihak swasta dan lembaga penyiaran publik agar bisa menjangkau hingga ke daerah 3T. Untuk jadwal SNMPTN dimulai dari pengisian di PDSS pada 13 Januari hingga 10 Februari, kemudian pendaftaran 21 Februari hngga 6 Maret dan pengumuman 17 April. Kemudian untuk pendaftaran SBMPTN (UTBK dan UTBC) mulai 5 April hingga 27 April, pelaksanaan ujian pada 8 Mei dan pengumuman pada 3 Juli 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika