REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Kendala pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) ternyata bukan sebatas ada atau tidaknya fasilitas komputer dan sambungan internet. Ada faktor nonteknis seperti kepercayaan diri kepala sekolah yang 'menentukan' apakah murid mengikuti UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).
Hal ini ditemukan di Padang, Sumatra Barat. Sebuah SMP Negeri di Padang memilih menjalani UNKP dibanding UNBK. SMP tersebut berdalih menjalankan UNKP karena belum memiliki fasilitas yang memadai untuk UNBK. Padahal, tak jauh dari lokasi SMP tadi terdapat SMA Negeri yang memiliki fasilitas komputer dan akses internet memadai.
Kepala Dinas Pendidikan Sumatra Barat, Burhasman, mengungkapkan bahwa secara regulasi, sebuah SMP punya pilihan untuk 'menumpang' UNBK di SMA di dekatnya yang memiliki fasilitas memadai. Dengan konsep seperti ini, lanjutnya, sebetulnya jumlah SMP Negeri di Padang yang bisa menjalankan UNBK lebih banyak dari realisasinya tahun ini.
"Kalau sekolah-sekolah mau, bisa berbagi. Di belakang SMP 15 ada SMA 7, di dalam aturan mereka bisa memanfaatkan komputer di SMA 7. Namun kepala sekolah tadi bilang, mereka lebih khawatir muridnya belum siap," jelas Burhasman, Kamis (26/4).
Burhasman menjelaskan, ada kekhawatiran yang diungkapkan kepala sekolah SMP yang dikunjungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pagi tadi. Sang kepala sekolah mengaku 'kasihan' terhadap anak didiknya yang dikhawatirkan belum siap sepenuhnya menjalankan UNBK.
"Kenapa belum kerjasama dengan SMA di dekatnya, kasihan anak-anak katanya (kepala sekolah)," jelasnya. Catatan Pemprov, baru 28 sekolah dari 115 SMP, baik negeri dan swasta, dan MTs di Padang yang menjalani UNBK.
Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menargetkan pelaksaan UNBK tahun 2019 mendatang bisa diikuti 80 persen siswa SMP/MTs di Indonesia. Angka ini naik dibanding pelaksaan UNBK tahun 2018 yang diikuti 63 persen siswa SMP/MTs. Sementara sisanya, 37 persen siswa masih mengikuti UNKP.
Mendikbud mengakui, perjalanan pemerintah untuk mewujudkan UNBK 100 persen bagi SMP/MTs memang masih panjang. Alasan utamanya adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan listrilk, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kondisinya masih lebih mending untuk SMA/SMK, di mana pemerintah masih optimistis bisa mewujudkan UNBK 100 persen di tahun-tahun mendatang.