Selasa 11 Sep 2018 12:58 WIB

Waketum Demokrat: Kami Bukan Membiarkan Kader Dukung Jokowi

Demokrat dinilai harus memberi sanksi kepada kader yang mendukung Jokowi.

Rep: Umar Mukhtar, Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani
Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan (kiri) dan Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan (kanan) memberikan keterangan di kediaman Ketum Demokrat SBY di Mega Kuningan, Kamis (9/8) dini hari.
Foto: Republika/Farah Nabila Noersativa
Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan (kiri) dan Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan (kanan) memberikan keterangan di kediaman Ketum Demokrat SBY di Mega Kuningan, Kamis (9/8) dini hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menolak jika partainya dianggap membiarkan kadernya tidak menuruti keputusan mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Demokrat, kata dia, secara struktur organisasi menurutnya, solid dalam pengusungan Prabowo-Sandi sebagai capres-cawapres 2019.

"Bukan membiarkan. Jadi kalau dari struktur organisasi itu solid (dalam pengusungan Prabowo-Sandi)," kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (11/9).

Namun Syarief mengakui, faktanya memang ada sebagian kecil kader yang mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. "Kalau kurang solid sih enggak, karena memang fakta bahwa yang mendukung Prabowo itu tidak 100 persen. Ada yang mendukung ada yang tidak. Sekalipun lebih banyak yang mendukung (Prabowo-Sandi)," ucapnya.

Selain itu, soal DPD Demokrat Papua tidak mendukung Prabowo-Sandi, Syarief menyatakan, sudah menjadi fakta bahwa pemilih di Papua itu kebanyakan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. "Kita sekarang berusaha bagaimana meyakinkan agar mereka bisa mendukung Prabowo. Tapi itu kan tidak gampang," kata dia.

Syarief juga tidak bisa memastikan akan ada kadernya di daerah lain yang turut memberikan dukungan pada Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebab, ini amat tergantung latar belakang sosial politik masyarakat di sana.

"DPD-DPD ini kan sudah punya keputusan sendiri. Soal dukung mendukung tidak gampang bisa terpengaruh karena mereka sudah keputusan sendiri," ujar dia.

Apalagi, Syarief menyampaikan, sebelum partainya memutuskan mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memang ada perbedaan sikap dari beberapa DPD. Ada DPD yang mendukung pengusungan Prabowo-Sandiaga dan ada yang tidak.

"Sebelum DPP memutuskan, ada beberapa daerah yang memang terdapat dua pandangan, satu mendukung Prabowo, yang satu mendukung Jokowi," ujar dia.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai Partai Demokrat perlu memberikan sanksi pada kader yang membelot, tidak taat, dan tidak disiplin pada keputusan partai. Ia menilai, adanya dispensasi khusus terhadap daerah tertentu dapat membahayakan masa depan partai demokrat.

"Tak ada untungnya main dua kaki, main di tengah. Bukankah Partai Demokrat sudah merasakannya?," kata Pangi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (11/9).

Ia pun beranggapan jika kader partai dibiarkan tidak disiplin secara organisasi maka loyalitas kader juga akan cenderung menurun. Hal tersebut menurutnya akan berujung pada rendahnya soliditas mesin partai karena setengah hati dalam berjuang.

"Dengan demikian, partai hanya akan melahirkan kader-kader pragmatis dan oportunis," ujarnya.

Ia menjelaskan, sikap yang diperlihatkan Partai Demokrat saat ini menunjukan bahwa manajemen partai berjalan buruk, sehingga hal tersebut membuat kader partai tidak disiplin dan loyal secara organisasi, dan tingkat kepatuhan dan ketaatan pada keputusan partai menjadi sangat rendah.

"Padahal kunci maju atau tidaknya sebuah partai sangat bergantung seberapa tinggi level kedisiplinan dan loyalitas kader partai tersebut," ungkapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement