REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Adil Makmur mengklaim menerima 1.500 nama untuk masuk dalam tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bakal calon wakil presiden, Sandiaga Uno, mengatakan 1.500 nama itu diusulkan oleh partai politik maupun organisasi.
Sandiaga juga menyadari jumlah nama yang masuk ini sangat banyak. "Ini harus diverifikasi satu-satu dan harus dipastikan juga nama yang disetor ini sudah menyatakan bersedia gabung dan kerja selama tujuh bulan ke depan," kata mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini usai melakukan pertemuan di rumah Prabowo, Selasa (18/9) malam.
Beberapa syarat yang harus dilengkapi untuk masuk dalam tim pemenangan salah satunya ada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia mengatakan dari nama yang sangat banyak akan cukup sulit untuk memverifikasi satu persatu sehingga nantinya akan ada satu klausul tambahan.
"Isu utama dan bahasan menarik dari visi misi yang rencananya difinalisasikan juga tentang penguatan ekonomi," kata Sandiaga.
Calon anggota tim pemenangan juga harus memberikan pandangannya terhadap situasi ekonomi. Selain itu, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Prabowo-Sandiaga untuk memperbaiki ekonomi dan mensejahterakan dengan pemerintahan yang kuat dan tegas.
Ia menambahkan anggota tim pemenangan juga harus mengetahui pola kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat untuk menciptakan lapangan kerja dan biaya hidup yang terjangkau.
Karena itu, tim pemenangan Prabowo-Sandiaga masih harus difinalisasikan sebelum diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyerahan ke KPU paling lambat dilakukan pada Kamis (20/9) besok.
"Segera difinalisasikan dua hari ini dan akan diserahkan kepada KPU,” kata Sandiaga.
Ia juga mengatakan partai pengusung juga sudah membahas penamaan koalisi, yakni Koalisi Indonesia Makmur. “Sesuai dengan situasi yang ditangkap dari masyarakat selama beberapa bulan terakhir," kata Sandiaga.
Dia mengharapkan penamaan koalisi dari partai tersebut bisa sesuaidengan aspirasi masyarakat. Seperti saat membahas logo dan beberapa hal terpenting, harus memastikan representasi dari seluruh elemen masyarakat dalam tim atau badan pemenangannya.