REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bersyukur atas dukungan 10 kepala daerah di Sumatra Barat terhadap Joko Widodo (Jokow)-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. KIK menilai dukungan kepala daerah di Sumatera Barat menjadi motivasi pasangan tersebut untuk meraih kemenangan.
"Sumbar, kita tahu, merupakan daerah yang pada Pilpres 2014 yang lalu Pak Jokowi kalah. Kami makin optimis dapat memenangkan Pilpres ini, tentu kami berterimakasih atas dukungan ini," ujar Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/9).
Apalagi, ia mengatakan, dukungan itu dinyatakan kepala daerah secara tertulis kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf. Dalam pernyataan tertulis itu, menurutnya, para kepala daerah menjelaskan alasan mendukung Jokowi-Ma’ruf.
Ace mengatakan tidak ada yang salah dengan dukungan para kepala daerah tersebut. Sebab, ia mengatakan, kepala daerah bukan jabatan struktural aparatur sipil negara (ASN), melainkan jabatan politik.
Karena itu, ia mengatakan, tidak ada yang dilanggar dari dukungan tersebut. “Justru, para kepala daerah telah membuktikan bahwa dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf menunjukan bahwa kinerja Pak Jokowi sebagai Presiden dinilai memuaskan," kata Ace.
Surat dukungan terhadap pencalonan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 mendatang yang ditandatangani oleh sejumlah kepala daerah di Sumatra Barat.
Sebanyak 10 kepala daerah, terdiri dari bupati dan wali kota, di Sumatra Barat menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. Sepuluh kepala daerah tersebut menyampaikan dukungannya di Hotel Inna Muara, Kota Padang, Selasa (18/9).
Sepuluh kepala daerah yang terbuka mendukung Jokowi-Ma'ruf adalah Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, dan Wali Kota Solok Zul Elfian.
Selain itu, empat kepala daerah lainnya yang berhalangan hadir, tetapi ikut menyatakan dukungannya adalah Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Bupati Solok Gusmal, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet.
Dengan kondisi tersebut, sebanyak 10 kepala daerah, alias separuh dari 19 kabupaten/kota di Sumbar mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi-Ma'ruf.
Baca Juga: Ketua DPP PAN Pesisir Selatan Dukung Jokowi
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengingatkan penyelenggara birokrasi harus netral. Artinya, ia mengatakan, mewujudkan pelayanan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menurutnya, dukungan oleh kepala daerah kepada salah satu capres berpotensi menimbulkan maladministrasi. Potensi maladaministrasi, ia menjelaskan, penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat akibat terganggunya netralitas dan tatanan birokrasi.
Selain itu, dukungan secara terbuka kepada salah satu capres bisa menimbulkan penyimpangan asas umum pemerintahan yang baik. "Ombudsman tidak hanya melihat dari sisi hukum positif (legal-formal) namun juga memperhatikan ketaatan kepada nilai/asas kepatutan dalam tindakan dan perilaku Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik," kata Adel.
Sementara Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan tidak ada indikasi pelanggaran dalam deklarasi dukungan 10 kepala daerah di Sumbar terhadap Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Ucapan dukungan yang dilontarkan para bupati dan wali kota sah-sah saja karena saat ini belum masuk masa kampanye.
Surya mengatakan penyampaian dukungan terhadap salah satu pasangan bakal calon presiden dan wapres merupakan hak politik yang dijamin konstitusi. "Memang ada aturan pejabat publik kalau kampanye harus cuti. Namun itu di kampanye. Kalau deklarasi ini belum masa kampanye. Kampanye mulai 23 September,” kata usai menghadiri apel gabungan pengamanan Pemilu, Rabu (19/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika