REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyusun standarisasi komunikasi publik agar narasi kampanye yang dilakukan tertib dan teratur. TKN merinci kode etik komunikasi agar suasana kampanye damai Pemilu 2019 bisa terlaksana dengan baik.
Wakil Ketua TKN Arsul Sani mnejelaskan standardisasi materi komunikasi publik tersebut karena ada informasi yang harus dikedepankan selama masa kampanye. “Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh TKN tingkat provinsi, kabupaten/kota serta oleh Parpol," kata Asrul dalam Konferensi Pers di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/9).
Ia menambahkan standardisasi ini mengatur sikap baik secara langsung maupun di media sosial. Arsul mengatakan standarisasi tersebut untuk diterapkan oleh seluruh anggota tim, relawan, hingga partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf.
Arsul menilai berdasarkan pantauan TKN dalam pelaksanaan karnaval kampanye damai di Monas, Ahad (23/9) kemarin, seluruh elemen pendukung sudah bersikap baik. Ia menambahkan relawan yang sifatnya mendukung dengan suka rela juga sudah bisa menjaga sikap di depan publik.
Baca Juga: Bertemu Bamsoet, Sandiaga Tekankan Soal Kampanye Damai
Pada kampanye damai tersebut, ia mengakui, ada pendukung yang meneriakan slogan 'Jokowi sekali lagi, Jokowi dua periode’. Namun, ia menambahkan, hal semacam itu sebagai bentuk antusiasme dan tingginya partisipasi masyarakat.
“Dalam hal ini, para relawan yang dari sisi aturan tidak melanggar hukum. Karena apa? Karena kemarin sudah mulai kampanye," kata Arsul.
Asrul mengungkapkan, Jokowi-Maruf telah menekankan ke TKN agar kampanye yang akan dijalani enam hingga tujuh bulan ke depan dilakukan dalam suasana yang damai, sejuk, aman, dan menyatukan. Semua pihak harus menghindari potensi keterpecahbelahan elemen masyarakat.
"Bahkan Kiai Ma'ruf karena dia ulama kemudian menambahkan dari perspektif ajaran agama tentang kejelekan bagi yang berbicara hoaks dan fitnah," kata dia.
TKN juga berharap, Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga ikut menjaga suasana kampanye. Ia berharap, Pemilu 2019 harus lebih baik daripada Pemilu 2014.
Ia mengatakan lebih baik ini khususnya dari segi kerukunan masyarakat dalam menyikapi perbedaan pilihan politik. "Kalau sama saja apalagi lebih panas dari 2014 dan saling menghujat maka pemilu 2019 ini gagal kita," katanya.
Baca Juga: PKB Anggap SBY tak Bijak, PKPI Nilai Walk Out Hak SBY
Ikuti Whatsapp Channel Republika