REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menginstruksikan anggotanya menyumbangkan gaji Oktober ini untuk disalurkan kepada korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Hingga kini, korban gempa Sulteng tercatat mencapai 1.234 orang meninggal dunia.
"Mudah-mudahan inisiatif ini bisa meringankan korban gempa dan tsunami Palu, Sigi, dan Donggala, dan memotivasi sesama legislator lainnya," kata Jazuli di Jakarta, Selasa (2/10).
Selain legislator pusat, dia juga mengimbau kepada seluruh legislator daerah PKS seluruh Indonesia untuk menyisihkan gajinya. Ini sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan bagi saudara-saudara sebangsa yang sedang tertimpa musibah.
Dia berharap adanya bantuan kemanusiaan dari berbagai elemen dapat terkumpul dengan cepat dan mencukupi serta efektif tersalurkan kepada masyarakat. Khususnya, setelah melihat dampak dari gempa dan tsunami yang terjadi di Sulteng khususnya di Palu, Sigi, dan Donggala.
Menurut Jazuli, untuk teknis pengelolaan bantuan dan pengawasan penanggulangan bencana, Fraksi PKS membentuk Tim Fraksi PKS DPR Peduli Bencana yang akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bidang Kesra DPP PKS. Saat, tim partai telah mengirim relawan dan menghimpun bantuan dari seluruh kader PKS.
"Tim Fraksi PKS terdiri dari perwakilan Anggota yaitu Sukamta (Komisi I), Sutriyono dan Aus Hidayat Nur (Komisi II), Sigit Sosiantomo (Komisi V), Iskan Qolba Lubis (Komisi VIII) dan Anshory Siregar (Komisi IX)," katanya.
Selain itu, menurut dia, FPKS mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan musibah ini menjadi bencana nasional agar proses tanggap darurat dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Hal ini dalam upaya menyelamatkan korban dengan kekuatan nasional dan memungkinkan masuknya bantuan internasional.
Dia juga meminta pemerintah tidak perlu malu menerima bantuan internasional yang memang negara ini membutuhkannya. Pada saat yang sama, ia menilai, Indonesia juga sering memberikan bantuan kepada negara-negara lain yang membutuhkan uluran tangan.
"Saya juga mendesak pemerintah khususnya BNPB agar mengkoordinasikan proses penanganan bencana dengan baik melibatkan seluruh potensi kekuatan nasional, memberikan informasi yang akurat dan menenangkan/tidak simpang siur," katanya.
Semua itu, menurut dia, dengan prioritas utama membuka akses dan mengevakuasi korban di daerah-daerah terpencil dan belum terjangkau serta memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak dibutuhkan korban secara merata dan menyeluruh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika