REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak 2017, Pemerintah Kabupaten Serang menjamin kesehatan 5.304 kader posyandu dengan anggaran sektar Rp 3 miliar. Anggaran itu dipakai untuk membayar premi JKN kader kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan setiap tahun.
Kader posyandu adalah mereka yang terdepan mengajak masyarakat berpola hidup sehat dan membantu Pemkab Serang di bidang kesehatan, karena itu harus dijamin kesehatannya. Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pemerintah turut memberikan jaminan persalinan (jampersal) dan rumah tunggu kelahiran (RTK) bagi para Kader Posyandu. Selanjutnya, Pemkab Serang menambah tenaga kesehatan, mulai dari dokter hingga perawat di seluruh puskesmas, agar pelayanan bagi masyarakat lebih maksimal.
Saat ini setidaknya terdapat 31 fasilitas kesehatan yang terdiri atas 16 puskesmas perawatan dan 15 puskemas nonperawatan. Sebanyak 31 fasilitas kesehatan itu tersebar di 29 kecamatan serta satu RSUD dengan predikat akreditasi paripurna.
“Pemkab Serang juga terus menyajikan program-program yang pro rakyat. Di antaranya adalah bantuan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk 27.244 jiwa dan 77 unit Kendaraan Operasional Motor Bagi Pendamping dan Operator PKH Kabupaten Serang. Bantuan ini diberikan sebagai wujud nyata Pemkab Serang dalam menjamin warganya mendapatkan akses dan jaminan saat mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Tatu dalam keterangan resmi, Senin (8/10) pagi.
Program-program tersebut, lanjut Tatu cukup terlihat. Berdasarkan data BPS, Tatu mengatakan, angka harapan hidup warga Kabupaten Serang pada 2016 sebesar 63,81 tahun, meningkat pada tahun 2017 sebesar 64,02 tahun. “Peningkatan sebesar 0,21 dan angka terbesar kedua di wilayah Provinsi Banten,” ujarnya.
Tahun depan, Tatu mengatakan akan memberikan ambulans untuk seluruh desa di Kabupaten Serang. Dengan syarat, kepala desa mengajukan proposal bantuan dan membuat komitmen mampu menyediakan biaya operasional ambulans. Tatu berharap, dengan kebijakan itu maka diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.
“Mulai tahun depan, kami akan memberikan bantuan kendaraan ambulans untuk pemerintahan desa. Nanti tidak ada lagi alasan warga sulit mengakses pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika