REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR - Tekad Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) dalam memenangkan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 tak sebatas menggelora di Tanah Air. Jaringan relawan yang didirikan Khofifah Indar Parawansa itu, bahkan menyasar pemilih hingga ke luar negeri.

Genderang pertama ditabuh lewat deklarasi JKSN Cabang Istimewa Malaysia yang diketuai Nur Alamin di di Hotel Adamson, Kuala Lumpur, Ahad (21/10), yang diikuti hampir seribu orang dari berbagai elemen di Negeri Jiran.

Malaysia dipilih karena memiliki jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbanyak. Ada sekitar 1,4 juta TKI di Malaysia yang bekerja secara legal. Selain itu, pada Pilpres 2014 Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) kalah dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Padahal potential voters-nya terbesar di banding negara lain. 

"Ini kan potensi yang dulu tak tergarap. Jadi ini (deklarasi di JKSN di Malaysia) adalah tabuhan genderang pertama. Mudahah-mudahan Pak Jokowi ya menang di Indonesia, ya menang di Malaysia," kata Khofifah usai deklarasi.

Tak hanya Khofifah, sejumlah tokoh sentral JKSN juga turut menghadiri deklarasi tersebut. Di antaranya KH Afifuddin Muhajir, KH Asep Saifuddin Chalim, Nyai Hj Machfudhoh hingga Nyai Hj Masruroh Wahid.

Deklarasi berlangsung sangat meriah, terutama saat menyanyikan lagu 'pembakar semangat' pemenangan Jokowi-Kiai Ma'ruf sambil mengibarkan bendera JKSN dan Merah Putih: Jokowi wahe mas, Jokowi wahe.. Ojo liyane, ojo liyane, Jokowi wahe..

Khofifah menambahkan, selain Malaysia, deklarasi JKSN serupa akan digelar di negara lain. "Luar negeri yang sudah terkonfirmasi, selain Malaysia ada Hong Kong dan Taiwan. Setelah itu Januari kemungkinan di Makkah, di Jeddah," katanya.

"Tapi minggu depan, tadi Kiai Asep baru bertelepon, bahwa beliau akan melakukan muhibah ke Mesir dan Maroko. Jadi di dua titik itu mungkin akan dideklarasikan," tambah perempuan yang juga gubernur Jawa Timur terpilih 2019-2024 itu.

Tak sekadar deklarasi, JKSN juga akan mengawal pemilih di luar negeri agar tak kehilangan hak pilihnya saat Pilpres 2019 nanti.

Menurut Khofifah, rekomendasi para WNI di Malaysia antara lain cukup banyak yang belum mendaftarkan sebagai pemilih. Karena itu dari pihak kedutaan masih membuka melalui online.

"Jadi masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia yang punya hak pilih, tentu kita harapkan mereka akan mendaftarkan dirinya dan menggunakan hak pilihnya," harap Khofifah.

Apalagi, persoalan menggunakan hak pilih ini sangat berbeda dengan di Indonesia yang hampir setiap kelurahan ada Tempat Pemungutan Suara (TPS), bahkan berbasis RT atau RW sesuai dengan populasi di TPS masing-masing.

"Di Malaysia saat ini, kira-kira hak pilihnya tercatat 200 ribu, tapi pendaftaran online masih berjalan. Nah, TPS yang terkomunikasikan kepada mereka, menurut rekomendasi yang sampai ke saya, mereka ingin ditambah TPS," katanya.

Ini karena TPS hanya ada baru di tiga titik. WNI di Malaysia, kata Khofifah, menyampaikan agar komunikasi dengan KPU bisa dilakukan kembali supaya titik-titik TPS diperbanyak, terutama di sentra-sentra permukiman WNI.

"Mungkin ini juga terjadi di negara-negara lain. Kita paham bahwa komunitas WNI yang sedang belajar, bermukim, bekerja, itu kan terdistribusi di banyak daerah dan kota yang satu sama lain bisa saja jaraknya sangat berjauhan," pungkasnya.