REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyampaikan permintaan maaf nasional pada Senin (22/10) kepada anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual dan keluarga mereka. Permintaan maaf nasional itu merupakan yang kedua kalinya dilakukan sejak 2008.

Hal tersebut dilakukan setelah 8.000 anak diduga telah menjadi korban pelecehan seksual, menurut hasil penyelidikan selama lima tahun. Kasus itu kebanyakan terjadi di lembaga agama dan pemerintahan yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak tetap aman.

"Hari ini, sebagai sebuah bangsa, kita menghadapi kegagalan untuk mendengarkan, percaya, dan memberikan keadilan," kata Morrison kepada anggota parlemen di ibu kota Australia, Canberra.

"Kami meminta maaf. Untuk anak-anak, kami telah gagal, maaf. Kepada orang tua yang kepercayaannya dikhianati dan yang telah berjuang, maaf," kata dia.

Ekspresi penyesalan seperti ini disampaikan untuk menghadapi kejahatan yang mengerikan, yang memerlukan peran negara. Pada contoh sebelumnya di 2008, saat itu mantan perdana menteri Kevin Rudd meminta maaf kepada anggota Stolen Generations yang merupakan penduduk asli Australia. Anak-anak mereka telah diambil paksa dari keluarga dan masyarakat di bawah kebijakan asimilasi.

Morrison juga mengulangi permintaan maafnya dalam pidato di hadapan hampir 800 korban pelecehan seksual, yang beberapa di antaranya terlihat menangis. Morrison berjanji akan mengawasi dengan lebih ketat, meskipun beberapa korban mengatakan pemerintah telah gagal melakukan pencegahan.

"Jika mereka berpikir maaf saja bisa menyelesaikan masalah, tentu tidak. Masih banyak yang harus dilakukan," ujar Tony Wardley, yang mengalami pelecehan pada 1980-an.

Australia membuat skema ganti rugi tahun ini untuk membayar kompensasi bagi korban pelecehan sebesar 106 ribu dolar AS masing-masing. Tetapi pemerintah konservatif belum memutuskan apakah akan mengadopsi rekomendasi dari penyelidikan nasional, mengharuskan pemuka agama Katolik untuk melaporkan kekerasan terhadap anak. Pada Agustus lalu, badan Katolik tertinggi, Australian Catholic Bishops' Conference, mengatakan mereka tidak akan mematuhi usulan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika