Ada Apa dengan PKS Jelang Pemilu 2019?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang pemilu 2019, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengalami persoalan internal. Dalam sebulan terakhir, pengurus PKS di Bali yang mundur, perombakan kepengurusan di Sumatera Utara, dan pengurus di Banyumas yang menyatakan nonaktif.

“Mulai hari ini, kami menyatakan diri non-aktif dari aktivitas partai. Bila dalam waktu sebulan tidak ada perbaikan sikap pengurus inti partai, maka maka kami akan mengundurkan diri,” kata Ketua Majelis Pertimbangan DPD PKS Banyumas Mahfulyono, Selasa (23/10).

Ihwal pengunduran diri sejumlah pengurus PKS Banyumas, menurut pengurus PKS lainnya Arif Awaluddin, lantaran sikap pengurus partai yang memaksa seluruh pengurus dan kader partai bersikap loyal kepada mereka. “Mereka memaksa kami untuk menandatangani pakta integritas di atas materai yang isinya menyatakan loyal dan tunduk pada pimpinan partai,” kata dia.

Bagi Arif, loyalitas kader PKS Banyumas terhadap partainya tidak perlu perlu diragukan lagi. Namun, ia mengatakan, ada kejanggalan karena ada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar PKS yang ikut memaksa kader PKS untuk menandatangani pakta integritas tersebut.

“Kami merasa ada tangan-tangan dari luar yang tidak terlihat, yang mencoba ikut intervensi dalam internal PKS,” kata dia.

Sejumlah pengurus DPD PKS Banyumas menyatakan non aktif sebagai pengurus parpol tersebut dengan melepaskan jas putih atribut PKS, Selasa (23/10), Mereka menyatakan non-aktif menyusul kondisi internal PKS yang dinilai tidak kondusif. (Republika/Eko Widiyatno)

Apalagi, ia menambahkan, perintah penandatanganan pakta integritas ini ternyata tidak disertai adanya Surat Keputusan dari pimpinan partai tertinggi, baik dari DPP maupun DPW PKS Jateng. “Kami tidak bisa mengetahui lebih jauh siapa sebenarnya yang ikut bermain di PKS, dan untuk tujuan apa,” kata dia.

Persoalan di Banyumas ini pun mengingatkan pemberitaan sebelumnya terkait pengurus PKS di daerah. Misalnya pada Rabu (17/10) pekan lalu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Tifatul Sembiring mengumumkan perombakan terhadap kepengurusan wilayah Sumatera Utara.

Tifatul mengatakan perombakan sebagai salah satu upaya penyegaran menjelang pemilu 2019 sekaligus untuk menyiapkan tim yang lebih solid kedepannya. Ia juga menyatakan perombakan susunan pengurus DPW Sumut tersebut berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjend PKS Mustatafa Kamal.

"Jadi saya tekankan bahwa perombakan ini adalah semacam tour of duty biasa. Tidak ada hubungan dengan isu-isu yang beredar di media sosial bahwa PKS retak. PKS hanya satu, tidak ada PKS yang lain," katanya.

Pengurus DPD, DPW, DPC, kader, dan anggota PKS se-Bali mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Pernyataan sikap ini respons atas kesewenangan dan sikap otoriter DPP PKS pusat yang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai musyawarah kepartaian. (Republika/Mutia Ramadhani)

Pada September lalu, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PKS Bali mengundurkan diri dari kepengurusan maupun kader partai. Persoalan pemicunya, yakni perombakan pengurusan.

Kader PKS beramai-ramai mendatangi kantor partai tersebut di Jalan Tukad Ho, Renon, Kota Denpasar. Menurut Ketua Demisioner DPW PKS Bali Mudjiono, pengunduran diri karena jajaran pengurus dan kader PKS di Bali menilai keputusan DPP PKS tidak demokratis dalam menentukan mekanisme penggantian kepengurusan.

Kisruh yang terjadi di dalam tubuh PKS bermula dari penggantian jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Provinsi Bali pada 27 September 2018. Pergantian dilaksanakan tidak dengan prosedur kepartaian, tanpa musyawarah, dan dilakukan pada detik setelah kelolosan PKS sebagai kontestan Pemilu 2019.

Mudjiono mengatakan dengan kondisi seperti itu, kader dan pengurus partai mengeluarkan empat sikap PKS yang menjadi alasan pengurus dan kader PKS se-Bali mengundurkan diri secara massal.

Pertama, penggantian kepengurusan adalah bentuk otoritarianisme DPP PKS dengan menabrak AD/ART dan persekusi terhadap kader yang dituduh tidak loyal. Kedua, DPP PKS antidemokrasi, pimpinan PKS menutup pintu dialog dan perbedaan pandangan.

Ketiga, sikap dan tindakan pimpinan PKS berbeda jauh dengan nilai-nilai Islam yang menjadi identitas PKS selama ini. Keempat, pembelahan pimpinan PKS sejak 2016 secara sistematis, konflik dan pemecatan di dalam tubuh PKS yang membuat PKS kehilangan kekuatannya, khususnya menghadapi Pemilu 2019.

Baca Juga:

Sohibul dan Fahri

Persoalan internal di PKS bukan kali ini terjadi. Isu keretakan, yang muncul di media sosial dan dibantah oleh Tifatul, di antaranya merujuk pada perselisihan antara Sohibul dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Hingga kini, pelaporan Fahri atas Sohibul yang menyebutnya pembohong dan pembangkang masih diselidik oleh Polda Metro Jaya.

Pada Selasa (23/10) kemarin, Sohibul menjalani pemeriksaan atas kasus itu. Usai pemeriksaan, Sohibul merasa aneh dengan pemanggilannya sebagai saksi terlapor.

Alasannya, ia mengatakan, Fahri telah mencabut laporan terhadap Sohibul Iman pada 14 Mei 2018. Bahkan, pencabutan tersebut juga disampaikan pengacara Fahri ke media massa dan kepolisian telah menyatakan dengan tegas menghentikan kasus ini pada saat bersamaan.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (23/10/2018). (Antara)

Delik aduan yang dicabut maka kasus harusnya dihentikan dan tidak bisa dilanjutkan. “Ini sudah saya sampaikan pada penyidik dan insya Allah penyidik akan mempertimbangkan ini,” kata Sohibul.

Di luar kasus hukum, sebelum Sohibul memenuhi panggilan polisi, Fahri sempat berkomentar mengenai pernyataan Sohibul terkait strategi kampanye PKS. Sohibul mengizinkan kadernya menggunakan kampanye hitam.

Meski hanya 20 persen, ini pertama kalinya orang nomor satu di partai politik secara terbuka mengizinkan kampanye negatif. Meski menegaskan tidak ada toleransi untuk kampanye hitam, pernyataan Sohibul tetap mengundang kontroversi.

Fahri, yang secara hukum masih sebagai politikus PKS, mempertanyakan sikap Sohibul terkait ucapannya tersebut. "Mungkin Sohibul mau menanggung dosanya kali, tanya lagi ke dia, dia mau menanggung dosanya enggak? gitu aja," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/10).

Ia menjelaskan kampanye negatif bisa berarti dua hal. Yakni, kampanye negatif dengan melontarkan kritik berbasis data dan kampanye yang sekadar mencari kelemahan lawan.

Fahri Hamzah (Republika)

Ia mengatakan kritikan berbasis data akan menjadi sesuatu yang positif. "Kalau benar, ya, kita puji, kalau salah ya kita kritik kan begitu prinsip bekerjanya,” kata dia.

Ia pun mencontohkan bagaimana dirinya kerap melontarkan kritik. “Makanya saya kalau ada (data) kritik saya, coba diperiksa saja kenapa saya kritik. Karena sekali lagi saya punya datanya, punya argumennya," ujarnya.

Namun, jika kampanye sekadar mencari kelemahan orang akan menjadi negatif. “Jangan semua disalahkan padahal benar. Enggak begitu caranya. Menjadi faktual, punya data, akurat, itu penting bukan asal,” kata dia.

PKS Justru kian solid

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (Republika/Febrianto Adi Saputro)

Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid tidak sepakat dengan pernyataan PKS terpecah jelang Pemilu 2019. Ia mengatakan PKS justru semakin solid menjelang pesta demokrasi lima tahunan.

Sikap kader di daerah seperti Banyumas tidak akan memengaruhi PKS. "Sama sekali tidak menganggu justru ini membuat kader saya, tempat dan mereka justru semakin bersemangat untuk semakin solid," kata dia.

Hidayat mengatakan PKS merupakan partai para kader sehingga sudah sewajarnya kader mempunyai pakta integritas terhadap partai. Ia mengatakan, sewajarnya kader bersikap loyal kepada partai.

Ia menambahkan, pakta integritas itu adalah suatu yang sangat biasa dilakukan organisasi apapun. “Menjadi aneh kalau hanya menandatangani pakta integritas saja tidak mau," ujar Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/10).

Kendati demikian, ia tidak mempersoalkan jika para pengurus DPD PKS Banyumas bersikukuh tidak menandatangani pakta integritas. “Tetapi, PKS akan tetap melanjutkan dan kemudian menandatangani pakta integritas tetaplah mayoritas mutlak di partai ini," kata anggota Komisi I DPR tersebut.

Ia juga tidak akan meminta para kader maupun pengurus PKS itu bertahan jika ingin mundur dari kepengurusan PKS. “Tetapi semuanya menjadi konsekuensi kalau mereka mundur ya konsekuen juga dengan pilihan mereka," kata wakil ketua MPR itu.

Soal soliditas ini juga menjadi alasan Hidayat ketika menjelaskan tentang surat edaran DPP Partai Keadilan Sejahtera dengan nomor surat 05/D/EDR/DPP-PKS/2018 tertanggal 17 September 2018. Surat yang ditandatangani Presiden PKS Sohibul Iman tersebut berisi instruksi kepada seluruh anggota fraksi PKS terkait Pilpres 2019.

Seluruh anggota fraksi PKS diminta mengoptimalkan kampanye terhadap Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno di daerah pemilihannya masing-masing. Menurutnya keberadaan surat tersebut hanya untuk penguatan dan sinkronisasi kampanye Pilpres 2019.

“Akan tetapi, kata kuncinya tidak dibedakan antara Prabowo (Subianto) dan Sandiaga,” kata dia.

Karena itu, ia tidak sepakat instruksi tersebut semata-mata untuk memperoleh efek ekor jas atau coat-tail effect. "Enggak juga. Secara prinsip PKS dari dulu tidak pernah membiasakan diri ke coat-tail effect, ya," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/10).

Hidayat menjelaskan sejak Pemilu 2009 dan 2014, PKS tidak pernah menggantungkan pada coat-tail effect pasangan capres-cawapres. Dia menegaskan, selama ini partai bernomor urut 8 itu selalu bergantung pada soliditas para kadernya.

"Kami selama ini membasiskan diri pada kemampuan mesin partai, soliditas partai, dan kinerja partai dan anggotanya," ujar dia.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin tidak membantah keberadaan surat itu demi membangun efek ekor jas (coat-tail effect). "Kajian di internal kami masih dimungkinkan PKS mendapatkan coat-tail effect dari sosok Sandi," kata Suhud saat dihubungi Republika.co.id, Senin (22/10).

sumber : Antara

Ikuti Whatsapp Channel Republika