REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan silaturahim ke Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (31/10) malam. Pertemuan tersebut di antaranya membahas tentang insiden pembakaran bendera kalimat tauhid yang dilakukan anggota Gerakan Pemuda Ansor di Garut beberapa waktu lalu.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir, mengatakan GP Ansor dan PBNU sudah meminta maaf terkait pembakaran bendera yang mirip bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut. Karena itu, permasalahan itu sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang lagi.
"Ansor, PBNU juga sudah minta maaf atas kegaduhan ini. Tapi juga kita sama-sama bersepakat bahwa di Indonesia tidak boleh ada ideologi-ideologi dan gerakan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita," ujar Haedar usai menerima kunjungan PBNU.
Menurut dia, Muhammadiyah dan NU memiliki tugas yang sama dalam menjaga ideologi negara itu. Karena itu, menurut dia, Muhammadiyah sudah menyerahkan kasus pembakaran bendera itu sepenuhnya kepada pihak kepolisian.
Di tempat yang sama, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj juga menyampaikan hal senada. Dia pun menegaskan bahwa PBNU sebagai ormas Islam yang menanungi GP Ansor sangat menyesalkan insiden pembakaran bendera itu.
"Masalah oknum banser membakar bendera itu, kita sudah minta maaf. Kita menyikapi itu kita sayangkan, sudah nggak usah diperbesar. Sudah selesai. Silakan polisi memproses," kata Kiai Said saat ditanya awak media.
Sementara itu, Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mengakui bahwa dalam pertemuan PBNU dan PP Muhammadiyah itu juga membahas tentang insiden bendera. Namun, kata dia, pembahasan soal insiden itu tidak banyak.
"Sedikit, sedikit (pembahasan soal pembakaran bendera). Dan kami sudah tegaskan bahwa kami sudah meminta maaf atas perasaan publik yang terganggu karena peristiwa di Garut itu, dan semua sudah saling memahami, sekarang tinggal bagaimana pemulihannya. Itu saja," tegas Gus Yaqut usai mengikuti pertemuan ormas Islam terbesar di Indonesia itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika