REPUBLIKA.CO.ID, JATINANGOR -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak banyak yang tersangkut kasus korupsi. Sebab, jumlah lulusan IPDN yang menjabat sebagai bupati atau kepala daerah jumlahnya tidak banyak.

"Kalau kita lihat dari jumlah (kepala daerah) yang ditangkap (karena kasus korupsi), tamatan IPDN tidak banyak, kecil, karena yang bupati pasti tidak banyak dari IPDN," kata Jusuf Kalla seusai melantik Praja Muda IPDN, Jumat (2/11).

Jusuf Kalla mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi di IPDN sudah cukup baik. Dia berharap, pendidikan antikorupsi di IPDN bisa lebih terjaga dan ditingkatkan. Sebab, tindak korupsi berasal dari diri pribadi pejabat yang bersangkutan. "Tapi juga (tindak korupsi) tergantung juga peran-peran kemudian, mudah-mudahan lebih terjaga lagi," kata Jusuf Kalla.

Dalam pidatonya, Jusuf Kalla mengatakan, Praja Muda IPDN merupakan ujung tombak dalam pemerintahan dan berhadapan langsung dengam masyarakat. Tak hanya itu, para Praja Muda IPDN merupakan calon-calon pemimpin bangsa yang mendengarkan keinginan rakyat untuk kemajuan negara.

"Karier Anda sebagai pamong praja tentu adalah suatu karier yang sangat baik, dan bermanfaat, oleh karena itu harus dilaksanakan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya," ujar Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla berpesan, IPDN bukan hanya sekadar tempat belajar tentang sistem pemerintahan dan kedisiplinan. Namun, juga sebagai tempat untuk mempelajari perbedaan dalam persatuan. Apalagi, Praja Muda IPDN berasal dari seluruh daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik masing-masing.

"Seorang pamong praja tentu disiplin, tapi bukan disiplin militer, disiplin yang dekat dengan rakyat dan mengetahui keinginan, dan apa yang harus dilakukan sebaik-baiknya," kata Jusuf Kalla. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika