REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) menyatakan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Badan Urusan Logistik (Bulog) saat ini dalam kondisi aman. Sebab, total persediaan sejak Januari sampai November 2018 sebanyak 2,37 juta ton.
Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi menyebutkan, stok awal CBP sebesar 232,8 ribu ton. Sedangkan pemanfaatan CBP sampai November sebesar 454,56 ribu ton, sehingga stok akhir per 30 November 2018 tercatat 2,15 juta juta ton.
Selain itu, terdapat stok CBP yang dikelola pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Sampai akhir November, tercatat 4,03 ribu ton CBP pemerintah provinsi serta 4,62 ribu ton CBP pemerintah kabupaten.
"Ketersediaan beras juga diperkuat oleh cadangan beras di masyarakat. Kondisi stok beras yang ada di penggilingan pada minggu IV November diperkirakan mencapai 1,04 juta ton yang terdistribusi di penggilingan kecil 811 ribu ton atau 78,2 persen, penggilingan sedang 124 ribu ton atau 12 persen, serta penggilingan besar 101 ribu ton atau 9,8 persen," katanya di Jakarta, Rabu, (5/12).
Pasokan beras, kata dia pun aman berdasarkan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Stok beras per 4 Desember 2018 mencapai 56 ribu ton, stok ini lebih tinggi dibanding tahun lalu yang sebesar 39,38 ribu ton.
Ia menegaskan, stok betas tersebut merupakan modal besar bagi BKP Kementan untuk masuk ke tahun berikutnya. "Di 2019, kita akan jaga ritmenya agar sama," tambahnya.
Agung pun menyatakan, stok beras tidak perlu dikhawatirkan. Hal itu karena, Indonesia mempunyai delapan zona iklim.
"Jadi jangan khawatir kekurangan beras karena cadangan Bulog tidak akan habis sebulan atau dua bulan. Delapan zona iklim kita pun tidak akan terkena bencana bersamaan," kata Agung.
Sebelumnya, kata dia, Kementan meminta Bulog agar menyimpan stok beras minimal 1,5 juta ton agar kondisi aman. "Jadi kalau bisa jaga sampai dua juta ton hebat, aman. Hal itu karena kalau simpanan beras di bawah 1,5 juta ton, nggak bisa aman. Artinya pemerintah yang tidak mengintervensi pasar," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika