REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Juru bicara pemerintahan Prancis Benjamin Griveaux mengatakan Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mengumumkan hal penting pekan ini. Pernyataan ini dikeluarkan setelah unjuk rasa 'rompi kuning' pekan keempat yang memprotes kenaikan biaya hidup di Negara Eropa Barat tersebut.
"Presiden Republik akan menyampaikan pengumuman penting," kata Griveaux di stasiun televisi LCI.
Ia tidak memberikan rincian tentang kapan tepatnya dan apa yang akan diumumkan Macron. Salah satu sekutu dekat Macron mengatakan presiden Prancis tersebut akan mengumumkan hal penting pada pekan ini.
Macron telah membatalkan kenaikan pajak bahan bakar yang memicu unjuk rasa. Tapi hal tersebut tidak menghentikan unjuk rasa yang permintaannya telah berubah menjadi menurunkan pajak, menaikkan upah minimum, dan tunjungan pensiun.
Setelah unjuk rasa pekan keempat pada hari Sabtu (8/12) kemarin tempat-tempat wisata di Paris sudah dibuka kembali. Para pekerja membersihkan pecahan kaca dan pemilik toko kembali datang ke Paris.
Unjuk rasa pekan keempat yang diberi nama Act IV itu mengakibatkan 71 anggota polisi terluka dan kerusakan di seluruh penjuru ibu kota Prancis. Macron yang menjadi penyebab unjuk rasa dan kerusuhan tersebut sudah membuka suaranya.
Polisi Prancis mengamankan aksi demonstrasi di Paris.
Ia memuji kinerja polisi melalui akun media sosial Twitter. Tapi ia juga ditekan untuk membuat solusi baru untuk menahan amarah warga yang telah memecah belah Prancis.
Jumlah mereka yang terluka di Paris dan di seluruh Prancis menurun dibandingkan pekan lalu. Sebagian besar kota Paris juga tidak tersentuh. Tapi televisi di Prancis dan seluruh dunia menayangkan kekerasan yang terjadi di tempat-tempat wisata terkenal di Paris.
Prancis mengerahkan sekitar 89 ribu polisi tapi tetap gagal menahan kerusuhan. Sebanyak 125 ribu pengunjuk rasa rompi kuning turun ke jalan. Mereka meminta pemerintah untuk menurunkan biaya hidup sehari-hari dan menuduh Macron hanya membela kepentingan elite.
Para pengunjuk rasa juga menilai modernisasi ekonomi yang dilakukan Macron terlalu cepat dilakukan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, 1.220 orang ditahan polisi dalam kerusuhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika