REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini sudah membuat kebijakan satu peta untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan untuk selanjutnya database bidang tanah perlu dibuat.
"Bidang tanah dan kawasan perlu dituangkan dalam sistem pemetaan database dalam rangka memperkuat basis data kebijakan satu peta," kata Darmin di Jakarta, Selasa (11/12).
Darmin mengakui, Indonesia saat ini belum sama sekali memiliki database lahan dan hutan. Terutama data utama uang memiliki informasi menganai bidang tanah dan hutan yang mencakup seluruh nusantara.
Setelah geoportal kebijakan satu peta diluncurkan hari ini (11/12), Darmin memastikan sudah siap diakses oleh seluruh lembaga atau kementerian. Menurutnya, kebijakan satu peta tersebut untuk mendukung akses kementerian dan lembaga yang sudah memiliki simpul jaringan.
Dengan tersedianya geoportal kebijakan satu peta tersebut, Darmin mengharapkan semua pihak dapat secara konsisten melakukan pemuktahiran data. "Ini untuk menjaga akurasi dan akutabilitasnya," tutur Darmin.
Selain itu, Darmin mengatakan geoportal kebijakan satu peta juga bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan nasional hingga pemberian perizinan. Lalu nantinya, semua hal tersebut seperti pembangunan infrastruktur berbasis pada peta.
Terlebih, saat ini menurut Darmin Proyek Strategis Nasional (PSN) sudah mencakup 223 proyek dan tiga program. Proyek dan program tersebut menurutya sesuai dengan estimasi total nilai investasi Rp 4.150 triliun.
Sebagai hasil awal, kata dia, sejak 2016 sampai akhir November 2018, 36 PSN sudah selesai. Selanjutnya sebanyak 51 PSN dan satu program ketenagalistrikan 35 GW dalam tahap beroperasi sebagian. Sementara sisanya masuk pada tahap konstruksi dan penyiapan.
Untuk program ketenagalistrikan 35 GW sudah beroperasi 2.621 MW dan 18.457 MW dalam proses konstruksi. Sementara sisanya, menurut Darmin saat ini sudah dalam tahap pengadaan dan perencanaan.
Sampai dengan kuartal ketiga 2019, Darmin mengharapkan total akumulasi 79 PSN telah selesai. Begitu juga dengan 84 proyek dan dua program yang beroperasi sebagian. "Itu semua untuk mempercepat penyediaan infrastruktur sehingga mampu memberikan dampak perbaikan iklim investasi di Indonesia," jelas Darmin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika