REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Wakil Ketua Kanselir Kristen yang juga salah satu politikus Jerman, Thorstein Frei mengusulkan adanya pajak untuk pembangunan masjid dan aktivitas masjid. Langkah ini diambil pemerintah Jerman agar bisa menekan pengaruh kelompok ekstrimis untuk menguatkan basisnya di Jerman.
Dikutip dari Morning Star, Frei menjelaskan pengenaan pajak ini sebenarnya berlaku untuk semua agama dan tempat peribadatan. Hanya saja, pajak yang dikenakan ini nantinya akan tetap dikembalikan ke warga melalui skema kegiatan sosial lainnya.
Umat Kristen di Jerman juga dikenakan pajak Gereja. Pajak tersebut merupakan menyumbang sekitar 70 persen dari pendapatan gereja.
"Langkah ini untuk membantu umat muslim di Jerman agar bisa bebas atas pengaruh ekstrimis dan bisa mendapatkan orientasi domestik yang lebih kuat," ujar Frei, Jumat (28/12).
Frei menjelaskan banyak Masjid di Jerman yang didanai secara pribadi maupun badan intelejen negara. Hal ini menjadi kekhawatiran pemerintah Jerman atas pengaruh kelompok salafi ekstrimis yang terkait dengan Kuwait, Qatar dan Saudi.
Jumlah Islamis di Jerman telah mencapai rekor tertinggi 11.000, menurut laporan 2017 oleh Hans-Georg Maassen, kepala badan keamanan nasional Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi.
Pihak berwenang juga dilaporkan mengkhawatirkan pengaruh Ikhwanul Muslimin ekstremis, menuduh bahwa mereka berusaha untuk mendirikan monopoli masjid di Saxony. Mr Maassen sejak itu dipecat sebagai kepala BfV setelah menolak rekaman video kekerasan rasis di Chemnitz dan mengikuti skandal atas kedekatannya dengan Alternatif paling kanan untuk partai Jerman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika