REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Pemerintah Israel menyebut Uni Eropa terus mendanai organisasi yang melakukan pemboikotan terhadap negara itu. Hal itu dinyatakan dalam laporan bertajuk "The Money Trail: 2nd Edition" yang diterbitkan Kementerian Urusan Strategis Israel.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa lembaga-lembaga Uni Eropa menyalurkan bantuan keuangan kepada organisasi-organisasi nonpemerintah Palestina dan Eropa yang mempromosikan gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) terhadap Israel. Laporan itu merinci aliran dana jutaan euro antara 2017-2018, termasuk pendanaan multitahun yang data lengkapnya belum dirilis Uni Eropa.
Terdapat 10 organisasi nonpemerintah yang disorot dalam laporan tersebut. Laporan itu juga mengidentifikasi data dari catatan Kerja Sama dan Pembangunan Internasional Komisi Eropa yang merinci transfer dana multitahun sebesar 750 ribu euro untuk organisasi Palestina, yaitu Al-Haq dan Al-Mezan.
Al-Haq adalah organisasi yang berbasis di Ramallah dan merupakan anggota Dewan Organisasi Hak Asasi Manusia Palestina. Pada 2018, Al-Haq, bersama dengan beberapa organisasi Prancis, mendesak perusahaan yang terlibat dalam proyek infrastruktur transportasi dengan Israel untuk menyatakan penolakan jika pembangunan itu secara langsung atau tidak langsung berdampak pada masyarakat Palestina di Tepi Barat.
Selain itu, Al-Haq telah menempuh upaya untuk menuntut Israel di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Direktur Jenderal Al-Haq Shawan Jabarin diketahui merupakan anggota senior dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina.
Sedangkan, Al-Mezan adalah organisasi yang berbasis di Jalur Gaza. Pada 2014, organisasi itu menyerukan untuk mengintensifkan kampanye BDS terhadap Israel. Sama seperti Al-Haq, Al-Mezan juga telah berupaya menuntut Israel di ICC.
Bertolak dari laporan itu, Menteri Urusan Strategis Israel Gilad Erdan mendesak Uni Eropa segera menghentikan dukungannya terhadap organisasi-organisasi yang mempromosikan serta mengampanyekan BDS. "Alih-alih bersembunyi di balik pernyataan kosong, Uni Eropa perlu menerapkan kebijakannya sendiri dan menghentikan pendanaan organisasi yang mempromosikan boikot terhadap negara Israel," ujar Erdan dalam sebuah pernyataan kepada kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini pada Rabu (23/1), dikutip laman Jerusalem Post.
Menurut Erdan laporan itu sejalan dengan temuan Pengadilan Auditor Eropa (ECA), badan audit keuangan Uni Eropa. Erdan mengatakan ECA telah mengidentifikasi kekurangan signifikan dalam kemampuan Uni Eropa memantau perpindahan dana ke organisasi-organisasi yang menerima bantuannya.
ECA memperingatkan Uni Eropa kekurangan informasi dan transparansi yang memadai tentang bagaimana dana itu disalurkan atau dibelanjakan. "Pada Desember 2018, ECA memperingatkan bahwa Dewan Eropa tidak memiliki informasi yang terperinci karena organisasi-organisasi nonpemerintah ini menggunakan dana ini," kata Erdan.
"Segera akhiri pendanaan untuk organisasi nonpemerintah yang secara aktif mempromosikan boikot Israel," ujar Erdan menegaskan.
Uni Eropa telah menyangkal isi laporan yang diterbitkan Kementerian Urusan Strategis Israel. "Kami sebelumnya menganalisis apa yang disebut sebagai laporan 'Money Trail' dan sampai pada kesimpulan bahwa tuduhan yang disajikan dalam laporan itu tidak berdasar dan secara faktual tidak benar," kata Uni Eropa.
Uni Eropa juga menentang klaim Erdan tentang ECA. Menurutnya bantuan untuk organisasi-organisasi nonpemerintah telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan standar internasional.
"Kami menekankan bahwa audit (ECA) tersebut meninjau kerja sama Uni Eropa di seluruh dunia, dan tidak membuat temuan khusus mengenai pendanaan organisasi nonpemerintah Israel atau Palestina," kata Uni Eropa.
Uni Eropa menegaskan bahwa mereka tidak mengubah posisinya mengenai gerakan BDS. Kendati mereka menegakkan kebijakan yang dengan jelas membedakan antara wilayah negara Israel dan wilayah-wilayah yang didudukinya sejak 1967, tapi Uni Eropa menolak segala upaya untuk mengisolasi serta memboikot Israel. "Uni Eropa tidak mendanai tindakan yang terkait dengan kegiatan boikot," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika