REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat pada Rabu (6/2), mengatakan pihaknya membekukan beberapa bantuan militer bagi Kamerun. Penghentian bantuan ini menyusul dugaan pelanggaran parah hak asasi manusia (HAM) oleh pasukan keamanan di wilayah barat laut, barat daya, dan ujung utara negara itu.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan AS telah menghentikan program pelatihan pesawat C-130, menghentikan pengiriman empat kapal penjaga pantai kelas Defender, sembilan kendaraan lapis baja dan pembaruan sebuah pesawat Cessna bagi batalion reaksi cepat Kamerun.
Lebih lanjut, AS juga membatalkan tawarannya bagi Kamerun untuk ambil bagian dalam kerja sama militer Program Kemitraan Negara, kata pejabat itu. "Kami tidak meremehkan langkah-langkah ini, tapi kami akan mengurangi bantuan lebih jauh bila dibutuhkan," kata pejabat itu.
"Untuk sementara, program lainnya akan berlanjut."
Kamerun menjalin kerja sama erat dengan AS dalam memerangi gerilyawan Boko Haram di Afrika Barat dan Tengah. Namun, sejumlah organisasi HAM menuduh otoritas menggunakan dalih untuk menumpas Boko Haram sebagai upaya untuk menyingkirkan lawan politik, dan melakukan penangkapan sewenang-wenang serta penyiksaan.
Pada Januari, otoritas menangkap pemimpin oposisi Maurice Kamto dengan tuduhan menggerakkan pembangkang untuk menentang Presiden Paul Biya, yang telah memerintah negara itu sejak 1982.
Oposisi dan sejumlah organisasi HAM menuduh Biya melakukan penumpasan terhadap para separatis yang berupaya mengakhiri kekuasaan Biya di wilayah Barat Daya, yang para penduduknya berbahasa Inggris.
Puluhan ribu orang mengungsi di Nigeria dan negara tetangganya, Chad, Niger dan Kamerun saat Boko Haram memulai aksinya di wilayah timur laut Nigeria.
"Kami menekankan bahwa sudah menjadi kepentingan Kamerun untuk menunjukkan transparansi yang lebih besar dalam penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran parah hak asasi manusia oleh pasukan kemanan," kata pejabat Departemen Luar Negeri tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika