REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan, pihaknya mulai melakukan proses pembangunan proyek kereta moda raya terpadu (MRT) fase II. Hal itu dilakukan meskipun pihaknya masih menunggu balasan surat atau respons dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), untuk pelaksanaan groundbreaking fase II.
“Fase II kita jalan terus. Kita tetap jalan, tidak harus menunggu groundbreaking karena fase II itu kan ada beberapa paket,” kata William di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/2).
Menurut penjelasannya, pembangunan fase II terbagi menjadi beberapa paket pengerjaan. Sementara itu, groundbreaking pembangunan fase II dilakukan pada bagian paket pembangunan yang disebut CP200.
Namun, seiring menunggu respons balasan dari Kemensetneg, pihaknya pun memulai pembangunan fase II pada paket pembangunan selanjutnya, yaitu CP201. Paket itu meliputi wilayah Bundaran HI sampai dengan Harmoni, Jakarta Pusat.
Lalu, pihaknya juga mulai membangun paket pembangunan pada paket selanjutnya, yaitu CP202 dan CP203. Paket-paket itu meliputi pembangunan di wilayah Harmoni sampai dengan Glodok dan Glodok sampai dengan Kota. Target selesai lelangnya, menurut dia, adalah Maret 2019.
“Itu kita lelangkan.Tahun ini kita juga bebasin lahan, utilitas. Jadi, pekerjaannya banyak.” kata William.
Menurut dia, proses persiapan dari fase II memang telah berlangsung sejak lama. Pihaknya telah melakukan tahap-tahap persetujuan pendanaan, penetapan lokasi, dan saat ini sedang proses lelang.
Dia menuturkan, perihal adanya kabar pemerintah pusat membutuhkan kajian lebih lanjut yang meliputi aspek keamanan dan lalu lintas karena rutenya akan melewati objek vital kenegaraan tak menjadi sebuah masalah yang besar. Hal itu, menurut dia, hanya persoalan administrasi.
“Bahwa ada isu terkait ya. Menurut saya, itu terkait administrasi ya, kapan saja bisa diselesaikan. Tapi, itu tidak membuat kita kemudian tidak jalan yang fase II. Fase II ya tetap jalan,” ujar William.
Dia pun menegaskan, ditunggunya respons pemerintah pusat tak akan mengganggu pembangunan fase II. Namun, hal itu bukan berarti pihaknya tak membutuhkan rekomendasi dari pemerintah pusat.
“Tidak akan mengganggu. Rekomendasi dibutuhkan, jangan salah ya, tapi MRT Jakarta jalan terus,” kata dia.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, pihaknya bersama dengan PT MRT Jakarta telah memenuhi segala dokumen kajian yang diminta Kemensetneg. Kajian-kajian itu, menurut dia, meliputi di antaranya aspek keamanan, aspek lalu lintas, dan penjelasan mengenai teknis bangunan.
“Sekarang di mereka adalah menunggu persetejuan dari mereka. Itu kan banyak kementerian terkait, pihak Setneg mengatakan bahwa kami masih menunggu jawaban dari badan-badan, dari kementerian yang memiliki hak untuk menentukan jawaban, jadi enggak bisa sendirian,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/2).
Dia menduga ada beberapa badan atau instansi kementerian yang masih memperdebatkan dan mempertimbangkan adanya rute bawah tanah yang melintasi kawasan vital kenegaraan.
“Dugaan saya ada Kementerian Pertahanan, misalnya, dugaan saya nih TNI, (Kementerian) Perhubungan, kemudian mungkin ada intelijen atau aspek-aspek bagian lain. Nah, itu yang belum,” kata Anies.
Dia menuturkan, akan ada beberapa skenario bila memang nantinya pemerintah pusat tak menyetujui adanya lokasi pembangunan fase II. Namun, dia enggan membeberkan skenario tersebut.
Dia optimistis rute perencanaan lokasi, terutama pembangunan preceiving substation (RSS) atau gardu induk di lingkungan Monumen Nasional (Monas) akan disetujui. Dia menekankan, hal yang masih diperdebatkan adalah keamanan dari stasiun yang nantinya akan dibangun.
“Sebentar, jangan buru-buru di situ, itu yang sedang jadi perdebatan di situ. Ada yang persoalkan keamanan dan lain-lain. Kalau kita lihat kenyataannya, banyak tempat-tempat lain di dunia pun yang dekat dengan wilayah strategis itu punya stasiun,” kata Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika