REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Etik Persepi Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Prof. Hamdi Muluk memastikan survei yang dilakukan pra pemilu belum akurat. Karena suaranya masih bisa dipastikan berubah sesuai kondisi politik.

"Survei yang dilakukan sebelum pemilu baru jejak pendapat. Niat anda, rasa anda itu belum hal sesungguhnya banyak hal bisa mengubah pendapat anda," kata Hamdi dalam pembahasan Perspektif Indonesia dengan tema Survei dan Demokrasi di Jakarta, Sabtu (9/3).

Hamdi mengatakan, perubah pendapat pada suatu pilihan politik itu bisa berubah disebabkan oleh situasi dan kondisi politik yang terjadi menjeleng pengambilan suara.  Pendapat suara masih berubah sesui kondisi politik itu itu seperti terjadi pada pemilihan umum DKI Jakarta, yang semua lembaga survei memprediksi Basuki Tjahaja Purnama akan memenangkan pemilu DKI.

Namun kenyatannya Basuki kalah dari pasangan Anies-Sandi menang. Atas kesalahan prediksi itu, kata Hamdi semua pihak menyalahkan lembaga survei atas prediksinya yang tak akurat.

Hamdi mengatakan, survei berbeda dengan quick count atau hitungan cepat. Karena quick count melakukan suatu survei yang peristiwanya sedang terjadi dan dipastikan hasilnya akurat sampai 0.012 persen.

"Artinya sangat minim sekali kesalahan. Kalau salah kebangetan," katanya.

Terkait cara kerja lembaga survei yang melakukan quick count Hamdi menuturkan, para peniliti tidak perlu menghitung seluruh kotak suara dalam setiap TPS.  "Tapi tinggal ambil sampling sekitar 2.000 pemilih itu sudah cukup," katanya.

Meski demikian bertanya kepada pemilih saat melakukan survei pada quick count masih kemungkinan orangnya tidak menyampaikan sebenarnya. Meski demikian quick count tetap akurat daripada survei yang dilakukan sebelum pemilu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika