REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan presentase anggaran modal dan belanja negara saat ini lebih banyak diperuntukan untuk belanja pegawai dan belanja barang. Selain itu, menurut JK anggaran negara juga kini sekaligus membayar utang Pemerintah.

"Lebih banyak anggaran itu untuk belaja pegawai dan belanja barang, di samping juga bayat utang," ujar JK dalam sambutannya saat membuka Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3).

JK mengatakan, porsi belanja modal untuk pembangunan telah berubah jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Menurutnya, porsi anggaran untuk pembangunan saat ini juga telah menurun.

"Itu menurun secara presentase, kalau tahun 20 tahun lalu, itu kurang lebih 50 persen anggaran untuk pembangunan, sekarang sisa kurang lebih 20 persen," kata JK.

Namun menurut JK, jumlah anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terus meningkat setiap tahun. Bahkan JK mengatakan, setiap 10 tahun APBN meningkat dua kali lipat.

"Kalau anda periksa, anggaran tahun 2010 itu kira-kira Rp 1.200 Triliun, tahun ini sudah hampir 10 tahun Rp 2.200 triliun. Nanti tahun depan akan menjadi Rp 2.300-Rp 2.400 triliun, dua kali," ujar JK.

Karenanya, pada kesempatan itu JK mengingatkan kepada aparat pengawas internal Pmerintah (APIP) untuk meningkatkan kapasitas pengawasannya. Karena, JK menilai pengawasan objek pengawasan APIP semakin lama semakin luas dengan alur anggaran dari Pemerintah pusat ke kementerian-kementerian atau lembaga semakin meningkat.

Begitu pun jalur anggaran ke daerah, yang kini tidak hanya sampai kabupaten/kota tetapi juga hingga desa-desa yang alirannya dananya makin besar.

"Artinya pengawasan yang harus dilakukan itu makin luas. Itulah maka juga lembaga pengawasan atau institusi pengawasan APIP, sebagai pengawas internal pemerintah makin harus bekerja keras karena makin luasnya tadi," ujar JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika