REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Donald Trump telah memutar balik kebijakan Amerika Serikat selama beberapa dekade terakhir dengan mengatakan sudah waktunya mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Israel merebutnya dari Suriah pada 1967.
Dalam sebuah tweet, Trump menyatakan dataran tinggi itu adalah strategi dan keamanan penting bagi Israel dan stabilitas regional. Israel mencaplok Golan pada 1981, namun tidak diakui secara internasional. Suriah, yang berupaya mendapatkan kembali wilayah itu, sejauh ini tidak memberikan komentar.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Trump melalui Twitter. "Pada saat Iran berusaha menggunakan Suriah sebagai platform untuk menghancurkan Israel, Presiden Trump dengan berani mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," tulisnya, seperti dilansir di BBC, Jumat (22/3).
Seorang mantan pejabat senior departemen luar negeri AS Richard Haass mengatakan ia sangat tidak setuju dengan Trump. Menurutnya, pengakuan atas kedaulatan Israel akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengesampingkan perolehan wilayah karena perang.
Deklarasi presiden datang ketika Netanyahu menghadapi pemilihan umum yang telah diperjuangkan sejak 9 April dan ditengah serangkaian tuduhan korupsi kepada dirinya. Pada 2017, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memerintahkan relokasi kedutaan AS ke kota dari Tel Aviv. Keputusan itu dikecam oleh warga Palestina. Majelis Umum PBB menuntut pembatalannya.
Israel telah mendapatkan dukungan di Gedung Putih dan sebagian Kongres dengan menyatakan bahwa Iran menggunakan Suriah sebagai basis untuk menargetkan Israel, dengan Dataran Tinggi Golan sebagai garis depan. Tetapi pengakuan resmi AS tidak mengubah apa pun di lapangan. Israel sudah bertindak dengan otoritas militer penuh.
Jadi beberapa pengamat menyimpulkan ini adalah upaya terang-terangan untuk mendukung Netanyahu dorongan dalam pemilu. Jika benar demikian, pengamat menilau ini melanggar prinsip-prinsip penting hukum internasional. Trump telah mendukung perebutan wilayah, dan tidak akan memiliki otoritas moral mengkritik Rusia karena melakukan hal serupa di Krimea, Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika