REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, mengatakan menggelar pasukan yang terintegrasi menjadi strategi pembangunan pertahanan dan keamanan di Indonesia ke depan.

"Artinya kita tidak jawasentris. Oleh sebab itu sudah saya perintahkan kepada Menhan dan Panglima TNI untuk membangun Divisi 3, yang telah mulai bekerja Divisi 3 Kostrad, di Gowa, kemudian Komando Angkatan Udara (III) di Biak, kemudian Armada III Angkatan Laut di Sorong," kata Jokowi, menjawab pertanyaan tema pertahanan dan keamanan dalam Debat Capres Ke-4 di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu malam.

Menurut Jokowi, ketiga divisi itu dalam proses pembangunan. Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan pemerintah telah menggelontorkan Rp107 triliun anggaran untuk Kementerian Pertahanan. Dari situ, kemudian disalurkan untuk membiayai Markas Besar TNI, Markas Besar TNI AD, Markas Besar TNI AL, dan Markas Besar TNI AU, selain Kementerian Pertahanan itu sendiri.

Selain itu, kata dia, pemerintahan Kabinet Kerja juga menggelar pasukan di empat wilayah yakni wilayah barat di Kepulauan Natuna, wilayah timur di Pulau Morotai, kemudian wilayah selatan di Saumlaki, dan kemudian di Biak, Papua. 

Dia mengatakan, kekuatan tersebut diharapkan dapat menjaga NKRI dari penyusup. Sebanyak 19 titik radar udara dan 11 radar maritim juga telah beroperasi dan terkoneksi.

"Saya optimis dengan penguasaan radar udara, radar maritim yg sudah 100 persen siapapun yang masuk ke teritori kita akan ketahuan, akan ketahuan," demikian Jokowi. 

Mengenai anggaran pertahanan yang kurang, Jokowi menekankan pentingnya menutupi anggaran yang kurang dengan cara investasi di bidang alutsista.

"Jangan hanya belanja, namun juga ivestasi sehingga kita juga bisa menguasai teknologinya, hasilnya kita bisa memiliki kapal tank dan juga kapal selam Ardadedali yang merupakan hasil kerjasama dan investasi di negara lain," jelas Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika