REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen telah mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam sebuah twit, Trump mengucapkan terima kasih atas dedikasinya'
Dia mengatakan Nielsen akan digantikan sementara oleh Komisaris Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Kevin McAleenan. Dilaporkan BBC, Senin (8/4), Nielsen memegang posisinya sejak Desember 2017.
Dia menuai kritik karena pembelaannya yang gigih terhadap beberapa kebijakan perbatasan Trump yang paling kontroversial. Dia mengumumkan meninggalkan jabatannya satu hari setelah Trump mengunjungi perbatasan selatan.
Departemen yang dipimpin Nielsen bertanggung jawab mengimplementasikan tembok perbatasan yang diusulkan Trump dan pemisahan keluarga migran. Juni lalu, pengunjuk rasa mencemooh Nielsen saat dia makan di sebuah restoran Meksiko di Washington DC. Dalam Twitter-nya, Nielsen mengatakan dirinya akan tetap bekerja untuk memperbaiki sistem imigrasi.
"Saya bekerja tanpa lelah memperbaiki sistem imigrasi yang rusak," ujar Nielsen.
Senator Massachusetts yang merupakan anggota partai Demokrat, Ed Markey menyebut langkah Nielsen mundur sebetulnya sudah lama ingin dilakukan, namun masih tertunda. Markey mengatakan, hubungan antara Nielsen dengan Trump cukup sulit meski hal ini tidak pernah ditampakkan di hadapan publik.
"Sudah lama tertunda. Hubungannya dengan Trump dikatakan sulit, meskipun di depan umum dia setia kepada pemerintah," ujar Markey.
Pada Sabtu, Nielsen menuliskan cicitan di Twitter-nya, dia bangga bisa menjadi bagian dari agen patroli perbatasan. Dia memuji respons kemanusiaan untuk keamanan perbatasan.
Trump baru-baru ini mengancam akan menutup perbatasan. Tetapi ditunda dan berjanji akan memberi Meksiko waktu setahun untuk menghentikan narkoba, serta migran ilegal yang menyeberang ke AS.
Presiden menegaskan situasi di perbatasan selatan adalah sebuah krisis bagi keadaan darurat nasional, dan mengajukan dana pembangunan tembok perbatasan kepada Kongres. Demokrat memprotes langkah tersebut, dan menyatakan keadaan darurat itu tidak konstitusional. Sementara, pada Maret lalu, Pentagon mengizinkan transfer satu miliar dolar AS kepada insinyur militer untuk konstruksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika