REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengakuan tersangka kasus dugaan suap, Bowo Sidik Pangarso, yang menyeret nama koleganya di Golkar, Nusron Wahid sebagai pihak yang menyuruhnya menyiapkan 400 ribu amplop 'serangan fajar' diragukan oleh petinggi Partai Golkar. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengakui pihaknya masih belum mempercayai kebenaran pengakuan Bowo Sidik tersebut.
"Dan itu kan pengakuan dr Bowo, apa itu benar? Selalu ada tendensi seseorang yang OTT, berusaha melibatkan pihak lain," kata Ace kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (9/4).
Ace menegaskan, Partai Golkar selalu patuh hukum ketika ada oknum politikusnya yang tersangkut masalah korupsi. Partai Golkar selalu mentaati proses hukum yang berjalan. Dan ia menegaskan Partai Golkar secara institusi tidak pernah membuat kebijakan seperti yang telah dilakukan oleh Bowo Sidik.
Kalaupun dalam penyidikan KPK nanti pengakuan Bowo Sidik tersebut terbukti benar, Ace menegaskan, Partai Golkar menyerahkan semua proses tersebut kepada proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
"Kita selalu serahkan ke proses hukum saja, yang pasti tidak ada kebijakan resmi seperti itu dari Partai Golkar, karena Partai Golkar menghormati proses demokrasi yang sehat," terangnya.
Instruksi Partai Golkar kepada para calon anggota legislatif (caleg) nya, ungkap Ace, sangat jelas dan tegas. Yakni, memerintahkan kepada seluruhnya calegnya untuk menggunakan cara-cara yang tidak melanggar aturan perundang-undangan. Soal strategi di lapangan, tentu setiap orang memiliki caranya masing-masing.
Pada hari ini di Gedung KPK, Jakarta, Bowo mengaku diperintahkan Nusron Wahid dalam menyiapkan amplop 'serangan fajar'. Sayangnya Bowo hanya melontarkan satu informasi baru itu. Sebab sejurus kemudian, ia segera masuk ke dalam mobil tahanan lalu meninggalkan gedung KPK.
"Ya Nusron meminta saya untuk menyiapkan 400 ribu amplop untuk menyiapkan itu (serangan fajar)," katanya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/4).
Hingga berita ini diturunkan, Republika masih mencoba mengonfirmasi pengakuan Bowo Sidik ini kepada Nusron Wahid.
Sementara itu, kuasa hukum Bowo, Saut Edward Rajagukguk mengkonfirmasi pernyataan kliennya itu. Ia membocorkan Bowo mengungkapkan informasi tersebut kepada penyidik KPK.
Menurut Saut, Nusron dan Bowo merupakan calon anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah. Dalam pengakuan Bowo, disebutkan amplop-amplop itu nantinya bakal digunakan untuk 'serangan fajar' alias vote buying dalam Pemilu 2019.
"Memang amplopnya mau dibagi ke Jawa Tengah atas perintah pimpinan dia Pak Nusron Wahid. Pimpinan di pemenangan pemilu. Bappilu Jateng Kalimantan. Ini langsung disampaikan bowo ke penyidik," ujarnya.
Sebelumnya, KPK mengatakan, 400 ribu amplop yang menjadi barang bukti dalam kasus suap terkait kerja sama pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT Humpuss Transportasi Kimia yang menjerat Bowo diisi dalam waktu satu bulan. Setidaknya, ada Rp 8 miliar dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu dalam 400 ribu amplop itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika