REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Muhamamdiyah memandang perlunya melakukan rekonsiliasi nasional pasca-Pemilu 2019. Tujuannya untuk mendinginkan suasana yang terjadi antara kubu 01 dan kubu 02 serta kembali menyatukan persatuan bangsa.
“Muhammadiyah memandang perlunya dilakukan rekonsiliasi nasional untuk tegaknya kedaulatan dan persatuan Indonedia,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (18/4).
Muhammadiyah juga meminta seluruh masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas sesuai profesi dan tugas masing-masing seperti sebelumnya. Dengan tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan saling bekerjasama untuk kemajuan bangsa.
Karena menurut Mu’ti, hampir satu tahun masyarakat Indonesia terlibat dalam proses Pemilu 2019. Karena itu diperlukan recovery atau pemulihan sekaligus kerja-kerja produktif untuk meraih kemajuan bagi masa depan Indonesia yang semakin banyak tantangan.
Muhammadiyah juga, menurut Mu’ti, ingin menjadi teladan serta garda terdepan dalam membangun keutuhan dan kemajuan Indonesia. Salah satunya dalam menyikapi hasil pemilu agar tetap menjaga khitah dan tetap menjalin kebersamaan dan merajut persaudaraan.
“Serta kerjasama dengan semua elemen bangsa untuk terwujudnya Indonesia yang aman, rukun, damai, moderat, dan berkemajuan,” kata dia.
Karena itulah, menurut dia pentingnya melakukan rekonsiliasi nasional pasca-Pemilu 2019. Agar masyarakat tidak lagi terkotak-kotakan dengan pilihan politik yang berbeda pada pemilu.
“Kami juga mengajak seluruh elite bangsa untuk memberikan teladan yang baik dalam menciptakan ketenagan dan kedamaian di tubuh bangsa Indonsia pasca Pemilu ini,” ujarnya.
Muhammadiyah mengajak para pemimpin dan masyarakat Muslim melakukan islah, memelihara ketertiban bersama, dan meningkatkan ukhuwah. Sebagai kekuatan mayoritas, persatuan umat Islam adalah faktor penting yang menentukan persatuan bangsa.
“Kepada semua elemen bangsa dari berbagai latarbelakang hendaknya mengutamakan persatuan nasional sebagai spirit kolektif berbangsa dan bernegara yang tidak terpengaruhi oleh polarisasi dan pilihan politik yang berbeda,” kata dia.
Mabruro