REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifuddin, mengatakan pihaknya berencana menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk kasus dugaan pelanggaran kecurangan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada Kamis (9/5), Bawaslu telah menggelar sidang lanjutan atas kasus situng dan lembaga survei.

"Ada rencana untuk mengundang ahli lain. Namun, itu masih rencana. Kita lihat dulu," ujar Afif kepada wartawan saat dijumpai di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Dia melanjutkan, penanganan kasus dugaan kecurangan Situng KPU dan lembaga survei tetap berjalan. Pada Kamis, Bawaslu menggelar sidang lanjutan atas dua kasus itu.

Agenda sidang adalah mendengarkan saksi dari pihak pemohon. Usai mendengarkan keterangan para saksi dan ahli,  Bawaslu baru akan melakukan rapat pleno untuk mengambil keputusan atas dua kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno ini. 

"Hari ini kalau tidak salah pemeriksaan empat orang saksi. Dan setelah ini sudah ada titik terang, kemudian dirapatkan dulu. Kalau soal pihak lain dipanggil lagi atau tidak, itu tergantung perkembangan ya. Kami intinya akan putuskan dalam 14 hari kerja sejak kasus ini diregistrasi," jelas Afif. 

Adapun registrasi dua kasus ini telah dilakukan pada 2 Mei lalu. Menurut Afif,  status kasus dugaan pelanggaran situng KPU dan kasus lembaga survei bisa diputuskan secara bersamaan. 

Sementara itu,  dalam sidang pada Kamis,  salah satu saksi ahli dari BPN Prabowo-Sandiaga Uno,  Khairul Anas, menyatakan situng tidak informatif karena tidak menyajikan data hasil pemilu yang lengkap.

Ketidaklengkapan itu, menurut Khairul, terjadi karena tidak adanya standar operasi atau mekanisme situng berjalan. Seharusnya KPU memberikan keterangan tersebut agar masyarakat mengetahui proses situng.

Ikuti Whatsapp Channel Republika