REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat meminta agar para kader dan caleg yang terpilih menjadi anggota Dewan untuk fatsun terhadap aturan partai. Selain itu para caleg yang terpilih juga wajib menunaikan janji yang diucapkan pada saat kampanye Pileg 2019.
Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengatakan, sangat keras jika akan menegakka aturan partai dengan sungguh-sungguh. Jadi, tak boleh lagi ada anggota dewan yang terpilih dari partai tidak disiplin dan tidak mengikuti semua semua instruksi partai.
"Saya dalam poisis tegas ketika ada anggota dewan yang tidak aspiratif, tidak memperjuangan kepentingan konstituen, tidak menjaga marwah partai, akan kita pecat kapanpun,” ujar Syaiful Huda kepada wartawan saat ditemui di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung, Ahad (20/5).
Huda pun membeberkan beberapa instruksi awal dari PKB yang harus dipatuhi. Pertama, adalah melaporkan harta kekayaan ke LHKPN untuk para caleg yang terpilih. Jadi, ada satu tahapan yang harus diselesaikan semua caleg yaitu melaporkan harta kekayaanya.
"Karena di undang-undang disebutkan kalau ada caleg terpilih yang tak melaporkan harta kekayannya langsung didiskualifikasi. Dia tidak boleh dilantik, jadi diganti pemenang selanjutnya,” katanya.
Agar tidak salah melaporkan, kata dia, PKB Jawa Barat bahkan menghadirkan ahli pelaporan kekayaan. Jadi, jangan sampai 136 caleg DPRD Kabupaten Kota plus DPRD Provinsi 12 orang tersebut ada masalah menyangkut soal tahapan.
"Jadi kami datangkan konsultan yang khusus mengetahui pelaporan LHKPN,” katanya.
Huda menilai, tahapan ini perlu kehati-hatian. Pasalnya, laporan secara online sangat berisiko ketika trafiknya tinggi. Serta, waktunya sangat pendek antara tanggal 22 sampai 29 Mei. Waktu yang pendek ini, perlu diantisipasi.
"Makanya kami bikin skenario jam-jam kapan trafiknya agak longgar, caranya bagaimana, apa saja yang perlu disiapkan dan dilaporkan. Jangan sampai sudah dapat register apa yang harus di upload belum disapkan caleg terpilih,” paparnya.
Instruksi kedua, kata dia, PKB Jawa Barat meminta para caleg terpilih di tingkat Kota Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kerja pelayanan publik dengan cara memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Nanti akan kita bikin aplikasinya yang bisa jadi panduan mereka dan setiap hari pengurus bisa mantau aktifitas caleg di seluruh Jawa Barat. Mereka harus benar-benar menunaikan janji yang sudah dikampanyekan dalam pemilu 2019,” paparnya.
Instruksi selanjutnya, kata Huda, 136 caleg terpilih di Kabupaten Kota dan 12 caleg terpilih di DPRD Provinsi Jawa Barat wajib untuk mengikuti sekolah politik yang akan dibuat oleh PKB Jawa Barat.
“Kita akan optimalkan peran caleg. Bulan Juli akhir kami akan bikin namanya sekolah politik PKB. Selama 10 hari mereka akan digembleng bagaimana menjadi anggota legislator yang terbaik,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika