REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Arsul Sani merespons terkait rencana aksi kedaulatan rakyat pada Rabu (22/5) mendatang. Arsul meyakini TNI dan Polri tidak akan mengurangi hak warga negaranya untuk menyampaikan ekspresi sepanjang masih di dalam koridor aturan.

"(Adanya pengamanan ketat) itu karena kami kebetulan yang di Komisi III kan juga mendengar bahwa tidak tertutup kemungkin ada kelompok-kelompok yang katakanlah terafiliasi dengan organisasi atau gerakan terorisme itu akan melakukan aksi," kata Arsul, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5).

Menurutnya, aksi-aksi yang berujung kepada situasi yang tidak kondusif tidaklah diperbolehkan. Sehingga, alasan dilakukannya pengamanan yang ketat itu adalah untuk mencegah agar tidak terjadi kerusuhan.

"Sebetulnya pengamanan Polri yang dibantu TNI itu dalam konteks itu tadi, lebih mengamankan itu," ujarnya.

Sementara itu anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Eva Sundari, memahami massa yang mulai berdatangan untuk mengikuti aksi 22 Mei tersebut tidak bisa dihentikan. Namun, kepolisian bisa melakukan tindakan preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

"Demokrasi nggak diganggu, tetapi polisi sudah menunjukkan i have done something untuk prevent chaos," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga memastikan tidak akan ada massa tandingan baik dari PDIP maupun TKN. Ia meminta semua pihak mempercayakan sepenuhnya persoalan kemanan kepada kepolisian.

"Kami meminta supaya percaya kepada polisi dan kemudian percaya bahwa polisi bisa menyelamatkan," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika