REPUBLIKA.CO.ID, PRSITINA -- Pemerintah Kosovo mengatakan pada Jumat bahwa seorang warga negara Rusia yang bekerja untuk misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah diusir dan tidak akan diizinkan masuk lagi ke negara itu. Staf PBB itu, Mikhail Krasnoshchenkov, dinyatakan persona non grata.
Misi PBB tersebut, UNMIK, mengatakan pada Kamis (30/5) bahwa warga Rusia itu mengalami luka-luka ketika ia ditangkap dalam operasi antikejahatan oleh kepolisian. Ia sekarang berada di sebuah rumah sakit di Beograd.
Pengusiran itu semakin merenggangkan hubungan antara Kosovo dan Serbia, yang sebelumnya memerintah Kosovo. Negara kecil itu, yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Albania dan minoritas Serbia, menyatakan kemerdekaan pada 2008.
Satu dekade sebelumnya, serangan-serangan udara NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) melepaskan Kosovo dari kendali Serbia untuk mengakhiri operasi Serbia dalam memerangi pemberontakan. Pada Selasa, polisi Kosovo menangkap 19 petugas kepolisian, yang 11 di antara mereka berasal dari etnis Serbia.
Mereka ditangkap atas penyelundupan dan kegiatan-kegiatan ilegal lain di bagian utara negara itu. Beograd, yang mengatakan operasi itu merupakan unjuk kekuatan terhadap kaum Serbia, telah menempatkan satuan-satuan tentara dan polisi dalam keadaan waspada sebagai tanggapan terhadap operasi tersebut.
Dalam operasi polisi di Kosovo, seorang warga Rusia dan warga setempat yang jadi koleganya di PBB telah ditahan sebentar dan kemudian dibebaskan. Keduanya bekerja di kantor misi PBB di Kosovo (UNMIK). Kremlin menyebut penangkapan warga Rusia itu "insiden yang mencolok".
Polisi mengatakan kedua pekerja PBB itu ditangkap karena ikut mendirikan barikade bersama dengan warga Serbia setempat untuk menghentikan kendaraan polisi melintas.
"Keputusan dibuat hari ini, orang itu yang bekerja sebagai staf internasional untuk PBB ... diperintahkan meninggalkan wilayah Republik Kosovo," tulis Perdana Menteri Kosovo Ramush Haradinaj di halaman Facebook-nya.
"Keputusan diambil karena tindakan warga Rusia itu melanggar peraturan Ksovo..." tulisnya.
Misi PBB itu didirikan untuk mengelola Kosovo setelah akhir perang 1998-1999, tetapi kehilangan mandat eksekutif ketika Kosovo menyatakan kemerdekaan tahun 2008.
Ikuti Whatsapp Channel Republika