Selasa 25 Jun 2019 07:19 WIB

MRT Fase II Bakal Terintegrasi Transjakarta

Pengerjaan proyek MRT fase II akan dimulai pekan depan.

Rep: mim/ Red: Bilal Ramadhan
Sejumlah warga memadati Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta pada libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Kamis (6/6).
Foto: Republika/Prayogi
Sejumlah warga memadati Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta pada libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Kamis (6/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat transportasi dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Yoga Adiwinarto berharap, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta fase II terintegrasi dengan Transjakarta. Menurut dia, integrasi fisik harus diwujudkan di semua stasiun MRT dan halte Transjakarta di sepanjang Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Kota tersebut.

"Integrasi MRT-Transjakarta merupakan sebuah keharusan. Jadi seluruh stasiun MRT harus dapat terhubung secara fisik denga halte Transjakarta terdekat," ujar Yoga kepada Republika, Senin (24/6).

Ia menjelaskan, integrasi fisik di jalur MRT fase II harus benar-benar dilakukan agar tak mengulang kesalahan yang sama pada fase I. Sebab, menurut dia, di beberapa stasiun MRT sepanjang Lebak Bulus-Bundaran HI tidak terhubung langsung dengan halte Transjakarta.

Selain itu, menurut Yoga, tarif MRT Jakarta cukup mahal jika dibandingkan tarif Transjakarta. Tarif MRT berkisar Rp 3.500 sampai Rp 14 ribu, sedangkan Transjakarta menetapkan tarif tetap hanya Rp 3.500.

Untuk itu, Yoga menuturkan, perlu ada rancangan skema integrasi tarif antara MRT dan Transjakarta, baik itu untuk bus pengumpan maupun BRT (bus rapid transit). Penumpang pun tak perlu membayar berkali-kali untuk berpindah antarmoda di Ibu Kota.

"Mungkin dapat diterapkan skema tarif maksimal Rp 14 ribu yang berlaku selama tiga jam, jika penumpang menggunakan MRT dan BRT. Ini kan menghemat pengeluaran," kata Yoga.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta, Muhammad Kamaluddin memastikan, rencana pembangunan MRT fase II akan terintegrasi secara fisik dengan halte Transjakarta. Menurut dia, halte Transjakarta akan dibangun kembali di atas stasiun MRT.

"Iya rencananya akan kita bangun halte-halte baru tepat di atas stasiun MRT pada sepanjang fase dua ini," tutur Kamal.

Ia mencontohkan, skema pembangunan integrasi stasiun dan halte pada fase II seperti di Bundaran HI, yang bergeser beberapa meter dari lokasi halte sebelumnya. Nantinya, akan ada tangga yang langsung terhubung dari stasiun MRT dengan halte Transjakarta.

Kamal menambahkan, pengerjaan proyek MRT fase II akan dimulai pekan depan, yang diawali dengan pembangunan gardu induk di kawasan Monas. Pembangunan konstruksi fisik tersebut ditargetkan pada 2024 dan mulai beroperasi pada 2025, termasuk penyelesaian integrasinya dengan Transjakarta.

Terkait deponya, lanjut Kamal, sudah ditetapkan berada di Ancol Barat dengan luas lahan minimal 10 hektare. Depo itu sudah dikoordinasikan antara pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah pusat.

Kamal mengatakan, untuk membangun MRT fase II disiapkan modal besar Rp 22,5 triliun. Dana ini berasal dari pinjaman Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) dan hibah pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta.

"Sampai Rp 22,5 triliun totalnya, dari JICA loan agreement-nya kan yang kita tanda tangani sebelumnya," ujar dia.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menekankan, tak ada lagi rencana pembangunan transportasi umum di DKI Jakarta tanpa mempertimbangkan moda lainnya. Tiga BUMD milik DKI, yakni PT Transjakarta, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta harus berkoordinasi satu sama lainnya.

"Begitu MRT bikin rencana harus memperhitungkan LRT dan Transjakarta, jadi ini alhamdulillah sudah berjalan," kata Anies di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin.

Ia menjelaskan, tiga BUMD bekerja sama dengan erat sehingga tidak memerlukan badan baru lagi karena sudah berbentuk perusahaan. Anies mengaku, kemajuan integrasi transportasi umum di Ibu Kota berjalan positif.

Hal itu diindikasikan melalui rute-rute baru Transjakarta yang menjangkau seluruh wilayah di DKI Jakarta. Termasuk menghubungkan moda kereta rel listrik (KRL) yang pengelolaannya bukan di bawah wewenang Pemprov DKI, melalui bus Transjakarta yang juga mengakses stasiun-stasiun KRL.

Anies menuturkan, lebih jauh Transjakarta akan memperluas jangkauan dengan menggandeng operator-operator angkutan perkotaan (angkot) masuk sistem integrasi yang dinamakan Jak Lingko. Dengan begitu, jangkauan untuk warga bisa lebih luas.

"Jadi Insya Allah integrasi ini sudah berjalan di treknya," kata Anies.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement