Senin 01 Jul 2019 12:56 WIB

TKN Nilai Kehadiran Oposisi Penting untuk Pemerintah

TKN tak menutup pintu bagi partai kubu lawan yang ingin bergabung.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (tengah) dan KH Ma'ruf Amin (ketiga kiri) didampingi pimpinan partai Koalisi Indonesia kerja memberikan keterangan pers di gedung KPU, Jakarta, Ahad (30/6/2019).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (tengah) dan KH Ma'ruf Amin (ketiga kiri) didampingi pimpinan partai Koalisi Indonesia kerja memberikan keterangan pers di gedung KPU, Jakarta, Ahad (30/6/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja menilai kehadiran oposisi dalam pemerintahan itu penting. Sebab, oposisi dapat bertindak sebagai pengawas kinerja pemerintah.

Juru bicara TKN Irma Suryani Chaniago berharap kubu oposisi nantinya dapat turut membangun kinerja pemerintah dan bukan hanya bisa bicara dan mengkritik. "Jadi menurut saya tetap harus ada oposisi. Oposisi yang konstruktif itu yang membangun," ujar Irma lewat pesan singkat, Senin (1/7).

Baca Juga

Menurut Irma, oposisi yang hanya bisa mengkritik hanya akan merusak citra pemerintah dan partai yang mengusungnya. "Kalau (oposisi) isinya sumpah serapah tidak ada gunanya juga kan, masyarakat malah makin tambah ilfil," ujar Irma.

Kendati menekankan pentingnya oposisi, ia mengatakan, TKN tak menutup pintu bagi partai kubu lawan yang ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Ia menambahkan, pembicaraan dengan partai-partai yang sudah terlebih dahulu ada dalam koalisi.

Ketua DPP Partai NasDem itu pun berharap sebuah komitmen yang kuat dari partai kubu lawan yang ingin bergabung ke koalisi Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Selain itu, ia berharap, partai tersebut dapat mendukung visi, misi, dan program dari presiden-wakil presiden terpilih.

"Ke depan ini tidak bisa lagi orang berkoalisi tanpa komitmen yang jelas. Kalau mau gabung harus ada kejelasan sikap, tidak mendua lagi," ujar Irma.

Koalisi Indonesia Adil Makmur resmi dibubarkan setelah putusan Mahkamah Konstitutisi (MK) menolak gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sejumlah partai kubu 02 pun dikabarkan merapat ke Koalisi Indonesia Kerja.

Sementara itu, Presiden terpilih Jokowi juga telah mengungkapkan, membuka pintu bagi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau parpol lain merapat ke koalisi pemerintah. Menurut dia, prioritas utama saat ini adalah bagaimana menjadikan Indonesia lebih baik ke depan.

"Seperti yang sudah sering saya sampaikan, kita akan buka siapapun sama-sama memajukan negara ini, bersama-sama membangun negara ini," ujar Jokowi.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement