REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, Partai Nasdem belum berniat membahas jatah menteri. Ia beralasan, pembahasan menteri sebaiknya dilakukan jika periode pertama Presiden Jokowi telah usai.

"Jadi harap semua menahan diri. Mari mendukung Pak Jokowi menyelesaikan target kerja yang sudah dirumuskan sejak 2014," kata Willy kepada Republika.co.id melalui pesan tertulis, Rabu (3/7).

Selain itu, Willy menyatakan, partainya mendukung pejawat tanpa syarat apa pun sehingga Nasdemtidak akan meminta jatah menteri. Hal itu sebagaimana yang telah dilakukan pada 2014.

"Namun kita tidak juga mengingkari partai pengusung pastinya akan disiapkan slot menteri. Nasdem menunggu sinyal Pak Jokowi, bukan inisiatif menawarkan," ujar caleg Nasdem dari dapil Jawa Timur XI tersebut.

Dia berpandangan, pemilihan menteri nantinya akan berdasarkan penilaian kapasitas individu. Hal itu berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan kerja, dan integritas.

"Soal latar belakangnya apakah kader partai atau profesional tidak perlu dikotomi. Sebab orang partai banyak juga yang profesional dalam bidang-bidang tertentu. Mereka juga memiliki kemampuan manajemen kerja yang sangat baik," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pendapat yang berbeda. Menurutnya, porsi menteri sebaiknya ideal antara kader partai dan nonpartai.

"Setidak-tidaknya 50:50 antara menteri dari partai dan menteri dari kalangan profesional," ujarnya di Kantor Wapres, Selasa (2/7).

Ikuti Whatsapp Channel Republika