REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Data dari Globocan 2018 menyatakan ada 348.809 orang penderita kanker baru dalam satu tahun di seluruh Indonesia. Secara berurutan dominasinya ialah kanker payudara (58 ribu kasus), kanker leher rahim (32 ribu kasus), kanker paru (30 ribu kasus), dan kanker usus besar (30 ribu kasus).
Sementara itu, angka kematian akibat kanker mencapai 207 ribu kasus. Menurut Ketua Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam DKI Jakarta, dr Ronald A Hukom SpPD-KHOM, penyakit kanker yang tidak ditangani secara menyeluruh dengan tepat, mulai dari program pencegahan primer dan deteksi dini sampai terapi yang berbasis bukti, di kemudian hari akan membebani negara secara ekonomi dan sosial.
Ronald mengatakan, pandangan puluhan tahun yang lalu bahwa kanker merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah salah. Di Amerika dan Eropa, dalam 40 tahun terakhir, angka kesembuhan pada banyak jenis kanker meningkat tajam.
Di Inggris, menurut Ronald, kanker payudara saat ini memiliki tingkat kesintasan 10 tahun sekitar 80 persen sejak diagnosis ditegakkan. Untuk kanker prostat yang merupakan kanker utama pada pria, sekitar 84 persen penderitanya masih hidup sesudah 10 tahun dinyatakan sakit.
Sebelumnya, angkanya hanya 25 persen pada tahun 1970-1971. Lantas, lebih dari 90 persen kelompok pasien leukemia kronik bertahan hidup dalam 10 tahun sejak diagnosis ditegakkan.
Berbagai angka yang hampir sama sudah terlihat di beberapa negara Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan. Untuk kanker stadium lanjut, hasil pengobatan juga semakin baik. Misalnya, kanker payudara stadium 4 (metastatic breast cancer) yang 30 tahun lalu tidak sampai 20 persen pasien masih bertahan hidup sesudah lima tahun, saat ini pada kelompok tertentu (HER2 positif) bisa memiliki harapan hidup 50 persen lebih dari lima tahun.
Ronald mengungkapkan, banyak warga negara Indonesia yang masih berobat ke Cina, Malaysia, dan Singapura. Itu terjadi karena mereka menganggap mutu pengobatan kanker di dalam negeri belum memuaskan.
"Ratusan triliun rupiah dihabiskan, padahal angka ini sebetulnya bisa ditekan bila Kementerian Kesehatan bersama BPJS bisa terus melakukan berbagai perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan, termasuk untuk kanker,” ujar Ronald di sela acara media briefing Penatalaksanaan Kanker di Era BPJS Kesehatan, di Jakarta, Senin (15/7).
Untuk itu, Ronald menyarankan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berupaya agar penatalaksanaan kanker yang sesuai dengan perkembangan standar medis bisa diakses pasien yang memerlukan, terutama melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia mengungkapkan, pusat kanker modern dengan fasilitas diagnostik dan terapi lengkap perlu dibangun di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan.
