REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Sekitar 80 persen wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menuju layak anak. Angka tersebut terhitung sejak ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI sebagai salah satu dari sepuluh provinsi di Indonesia yang mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada 2010.
"Sampai dengan saat ini sudah delapan kabupaten/kota berhasil mendapatkan penghargaan KLA dari Kementerian PPPA," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kaltim, Khairul Saleh saat membacakan sambutan Gubernur Kaltim pada pembukaan Verifikasi Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) se-Kaltim, di Samarinda, Selasa (16/7).
Untuk kategori Pratama diperoleh Kabupaten Kutai Kartanegara, Berau, Paser dan Penajam Paser Utara. Sedangkan kategori Madya diperoleh Kota Samarinda, Bontang dan Balikpapan. Sementara untuk Kaltim sebagai Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak.
Hasil Verifikasi di Kaltim untuk tahun 2019 antara lain Sekolah Ramah Anak (SRA), SLB Negeri Balikpapan dan SD Negeri 003 Balikpapan, Puspaga Kota Balikpapan, pembentukan UPTD PPA di Kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara, serta KLA yaitu Balikpapan, Berau dan Kutai Timur.
Selanjutnya, pada acara Harmoni Suara Anak Penyandang Disabilitas 2019, di Palembang Sumatera Selatan, Kaltim memperoleh penghargaan Terbaik 2 untuk Karya Tulis Kategori Disabilitas Tuna Netra Low Vision yang diberikan kepada Viqhli Alif Nur Restu dari SLB Negeri Balikpapan dan Terbaik 6 untuk Karya Tulis Kategori Disabilitas Mental Intelektual yang diberikan kepada Aryo Panembahan Notowijoyo dari Pelita Bunda Samarinda.
Ia berharap pada tahun 2019, Kabupaten/Kota di Kaltim berhasil mendapatkan penghargaan KLA, Sekolah Ramah Anak (SRA), PUSPAGA, UPTD dan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP).
"Semoga bisa memotivasi Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kaltim untuk terus berinovasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak," ujarnya.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 peserta, dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KPPPA Rini Handayani, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan KPPPA, Ratna Susianawati dan Tim Independen KLA Nanang Abdul Chanan dan DP3A dari lima kabupaten/kota antara lain Kukar, PPU, Paser, Bontang dan Samarinda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika