REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meminta kepada Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) agar segera mencari solusi dan menyelesaikan masalah terkait pencari suaka.
"Saya kira pihak yang berwenang yaitu UNHCR harus segera menangani ini karena jumlah mereka semakin banyak," kata Taufik, Kamis (18/7).
Saat ini, jumlah pengungsi yang menempati penampungan sementara di gedung bekas Markas Komando Militer (Kodim) Kalideres, Jakarta Barat, terus bertambah dari yang awalnya hanya sekitar 300 pencari suaka berasal dari Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kini menjadi 1.271 orang. Ternyata mereka datang dari tempat sebelumnya, seperti Bogor, sekitar Rudenim Kalideres dan lain sebagainya.
Berdasarkan keterangan dari Petugas Taruna Siaga Bencana (Tagana) Sarnubi Abdurrahman sebelumnya, pengungsi pencari suaka datang karena ada pesan berantai di antara mereka yang saling mengabarkan.
Taufik mengatakan bahwa selain karena bukan urusan Pemda DKI, adanya ribuan pencari suaka yang diungsikan di tengah pemukiman warga juga akan memunculkan pergesekan dengan masyarakat setempat.
"Kalau terus-terusan begini, lalu enggak ada batas waktu kan repot jadinya. Pasti ada pergesekan, buat resah warga kita sendiri," ujarnya.
Hal tersebut benar terjadi sebab pada Jumat (12/7) terdapat aksi penolakan dari warga serta pemasangan berbagai spanduk yang berisi penentangan keberadaan pencari suaka di wilayah mereka. Bahkan sampai sekarang, Lurah dan Camat Kalideres beserta RT dan RW setempat masih melakukan proses sosialisasi dengan warga.
Taufik menilai, UNHCR satu-satunya pihak yang berkewajiban untuk segera menangani permasalahan ini karena secara tidak langsung para pencari suaka tersebut akan terus bergantung dengan Pemda DKI Jakarta dalam hal berbagai bantuan seperti makanan, minuman, jaminan kesehatan, dan lain-lain.
"Terus apa penanganannya karena kan mereka enggak bisa di sana terus. Itu kan bukan tanggung jawab DKI tentang pencari suaka,†katanya.
Menurutnya, semua yang dilakukan oleh Pemda DKI selama ini hanyalah sebatas atas nama kemanusiaan.
"Saya kira UNHCR harusnya anggarannya ada banyak. Itu bukan urusan kita, mereka kan lembaga yang berwenang untuk urusan itu," kata Taufik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika