REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Dewan Kehormatan (Wanhor) PAN, Dradjad Wibowo melihat ramainya parpol membidik kursi ketua MPR, karena ingin menjadi ‘sopir’ saat amandemen konstitusi.

Dradjad mengatakan, Isu MPR menjadi sangat krusial karena untuk lima tahun ke depan, semua pihak melihat kebutuhan mengamandemen UUD 1945. “Sehingga semua pihak berkepentingan menjadi sopir untuk mengendalikan amandemen,” ungkap Dradjad kepada republika.co.id, Jumat (26/7).

Persoalannya, menurut Dradjad, hal yang dibicarakan masih masalah kursi. Jadi, menurutnya, masih seperti yang dikatakan Amien Rais, bahwa masalah ini belum sampai bicara platform hal yang akan diamandemen.

"Apa hanya masalah GBHN seperti yang dikatakan Mas Hasto Kristianto, atau ada hal lain?. Ini yang harus dibahas bersama-sama,” ungkapnya.

Contoh hal yang lain, lanjut Dradjad, misalnya, ada wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. "Ini kan tidak bisa nyelonong begitu saja,” kata Dradjad.

Jadi, menurutnya, perlu konsensus nasional, jika memang sepakat amandemen UUD. "Butir-butir apa saja yang akan diamandemen. Jangan menjadi bola liar," papar politikus yang juga ekonom tersebut.

Dalam konteks ini lah bang Zul sering menjalin komunikasi dengan Presiden dan semua parpol. Jangan lupa, bang Zul bukan hanya Ketum PAN, dia Ketua MPR. Jadi di sisa masa bhaktinya, dia perlu menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan seandainya nanti memang amandemen konstitusi ini jadi dilaksanakan.”

Kursi ketua MPR, saat ini memang sedang ramai dibicarakan. Sejumlah partai politik mengincar mendudukkan kadernya di posisi ini. Mulai dari PKB, Partai Demokrat, PPP, PDIP, hingga Partai Gerindra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika