REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti kasus padamnya listik atau blackout sejak Ahad, (5/8) siang. YLKI memandang PT PLN layak kompensasi pada konsumen terdampak pemadaman listrik.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi merasa konsumen PLN layak memperoleh kompensasi. Sebab insiden pemadaman listrik sudah menimbulkan kerugian bagi konsumen.
"YLKI meminta PT PLN memberikan kompensasi pada konsumen, bukan hanya berdasar regulasi teknis yang ada, tetapi berdasar kerugian riil yang dialami konsumen akibat pemadaman ini," katanya dalam keterangan resmi, Senin (6/8).
YLKI juga meminta PLN bersikap transparan dalam menyikapi pemadaman listrik. Menurut Tulus, PLN harus terbuka soal penyebab pemadaman agar kasus serupa menjadi pembelajaran dan tak lagi terulang.
"YLKI meminta managemen PT PLN untuk menjelaskan pada publik apa penyebab gangguan pembangkit di Suralaya, dan lain-lain," tegasnya.
Di sisi lain, YLKI menyesalkan terjadinya pemadaman listrik secara total di wilayah Jabodetabek, bahkan area Jabar lainnya. Menurut Tulus, insiden ini membuktikan bahwa infrastruktur pembangkit PT PLN belum handal.
"Oleh karena itu, program pemerintah seharusnya bukan hanya menambah kapasitas pembangkit PLN, tetapi juga harus meningkatkan keandalan pembangkit PT PLN, dan infrastruktur pendukung lainnya, seperti transmisi, gardu induk, gardu distribusi," ujar Tulus.
Tulus memandang padamnya listrik, apalagi di Jabodetabek, bukan hanya merugikan konsumen residensial saja tetapi juga sektor pelaku usaha.
"Dan hal ini bisa menjadi sinyal buruk bagi daya tarik investasi di Jakarta dan bahkan Indonesia. Kalau di Jakarta saja seperti ini, bagaimana di luar Jakarta, dan atau di luar Pulau Jawa?" tambahnya.