REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menganggap wajar pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta jatah menteri terbanyak untuk PDIP terhadap presiden terpilih Joko Widodo. Golkar yakin Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan matang dalam memilih menteri kabinetnya.
"Sebagai Partai pemenang pemilu dan partai pendukung koalisi Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin wajar jika menginginkan lebih banyak. Itu kan proporsionalitas saja," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily melalui pesan singkatnya, Jumat (9/8).
Namun, Ace mengatakan, seluruh keputusan soal formasi dikembalikan kepada Jokowi sendiri. Kabinet menjadi hak prerogatif Jokowi untuk menentukan komposisi dan figur yang dibutuhkan untuk bekerja sesuai dengan visi, misi, dan program yang telah dirumuskan.
Golkar meyakini Jokowi memiliki penilaian yang sangat objektif untuk memilih mana figur yang tepat dalam mengisi portofolio kabinet yang dibutuhkan bangsa ini. Ace mengatakan, Jokowi mengetahui mana figur yang memiliki kompetensi, intergritas, kemampuan manajerial, dan bertindak cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Ace menambahkan, jika Jokowi meminta kepada Partai Golkar untuk mengisi portofolio kabinet yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya, Golkar memiliki kader untuk mengisi portofolio yang dikehendaki beliau. "Nama-nama tersebut sudah ada di kantong Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto," ujar Ace menegaskan.
Sebelumnya, Megawati memberikan pernyataan terbuka mengenai syarat masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi. Partai berlambang banteng itu harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet selanjutnya.
Hal itu disampaikan Megawati dalam Kongres V PDIP di Bali. "Saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," ujarnya.
Jokowi pun langsung membalas pernyataan tersebut, dan memastikan bahwa PDIP akan mendapatkan kursi menteri yang terbanyak dari partai lain.