REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri secara langsung menyatakan, bahwa partainya harus mendapatkan posisi menteri lebih banyak ketimbang partai lainnya. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, pernyataan tersebut dapat menimbulkan gejolak di dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) nantinya.
"Pada level tertentu ini berpotensi menimbulkan gejolak di internal koalisi, karena hubungan yang dibangun selama ini berdasarkan asas kesetaraan, bukan yang lain," ujar Adi kepada Republika, Jumat (9/8).
Permintaan itu bisa semakin menimbulkan konflik di internal KIK, karena Megawati secara gamblang meminta hal tersebut di Kongres V PDIP di Bali. Di mana acara tersebut juga dihadiri oleh ketua umum partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Obrolan jatah kursi kabinet sangat sensitif diumbar ke publik, mengingat bangunan koalisi Jokowi selama ini tanpa syarat," ujar Adi.
Selain itu, pernyataan Megawati tersebut dinilai sebagai bentuk superioritas PDIP terhadap partai lainnya. Apalagi, partai berlambang banteng itu menjadi pemenang dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019.
"Pernyataan Megawati bisa dimaknai sebagai perasaan superior dibanding partai yang lain, bahwa PDIP memiliki invetasi paling banyak terhadap kemenangan Jokowi," ujar Adi.
Pernyataan Megawati yang secara langsung meminta jatah menteri, juga dinilai sebagai tanda bahwa PDIP masih mengganggap Jokowi sebagai petugas partai. "Yang kebijakan politiknya bisa diintervensi, sementara empat partai lainnya memposisikan Jokowi sebagai Presiden RI yang sangat otoritatif memilih calon pembantunya," ujar pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.
Menurut Adi, Jokowi harus menunjukkan ketegasannya pada periode terakhirnya menjabat sebagai presiden. Ia harus memilih menteri-menteri yang kompeten dalam menjalankan tugasnya untuk lima tahun ke depan.
"Di periode kedua Jokowi harus lebih menunjukkan orisinalitasnya sebagai presiden pilihan rakyat yang tak terbelenggu oleh partai mananpun. Pemilih Jokowi bukan hanya PDIP, tapi seluruh rakyat Indonesia," ujar Adi.
Kendati demikian, Adi tetap menilai wajar pernyataan langsung Megawati soal jatah menteri. Karena PDIP-lah pemenang Pemilu 2019 dan juga pengantar Jokowi dalam meraih kursi nomor satu di Indonesia.
Sebelumnya, Megawati memberikan pernyataan terbuka mengenai syarat masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi. Partai berlambang banteng itu harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet selanjutnya.
Hal itu disampaikan Megawati dalam Kongres V PDIP di Bali. "Saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," ujarnya.
Jokowi pun langsung membalas pernyataan tersebut, dan memastikan bahwa PDIP akan mendapatkan kursi menteri yang terbanyak dari partai lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika