REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo berpendapat wacana penghidupan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dikaji lebih dalam lagi. Sebab, kata dia, dinamika baik ekonomi dan politik global saat ini berbeda dengan 20-50 tahun lalu.

Ia mengatakan, pengkajian GBHN ini juga akan melibatkan masyarakat dan juga akademisi. Hal ini disampaikan Bambang di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (13/8).

"Jadi apakah GBHN ini perlu atau tidak ini harus kita kaji melibatkan seluruh rakyat kita, akademisi juga karena begitu kita putuskan maka itu akan mengikat puluhan tahun ke depan karena itu garis besar haluan negara kita, sementara dinamika ekonomi politik global itu sangat cepat, apakah ini masih tepat kita menggunakan platform GBHN? Karena dunia setiap hari berubah," jelas dia.

Ia menegaskan, jika berdasarkan kajian penghidupan kembali GBHN masih diperlukan dan memang diinginkan oleh rakyat, maka DPR akan memperjuangkannya. Sebelumnya, PDIP dalam Kongres V di Bali memasukkan amandemen terbatas UUD 1945 dan GBHN sebagai salah satu rekomendasi. Bahkan, PDIP akan mengusung agenda tersebut dalam pemilihan Ketua MPR periode 2019-2024. PDIP pun membuka kemungkinan membuat paket pimpinan MPR dengan semua partai selama mendukung agenda tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika