REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tidak sependapat dengan usulan penambahan 10 pimpinan MPR. JK menilai, penambahan tidak akan efektif karena jumlah pimpinan tidak sebanding dengan tugas MPR.

"Berlebihan buat saya. Kan tugas MPR kan tidak banyak," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/8).

Selain menambah beban anggaran, JK menilai usulan penambahan 10 pimpinan MPR akan membuat pemerintahan tidak efisien. Hal ini karena semua partai menempatkan perwakilannya di MPR.

"Bayangkan kalau mau rapat pimpinan 10 orang berarti semua partai ingin ada ketuanya lah. Ya kita berpikirlah, bukan hanya soal efisiensi bagimana pengambilan keputusan pembagian tugasnya kalau 10 orang, apalagi kan MPR tidak selalu bersidang," ujar JK.

Sebelumnya, usulan penambahan 10 pimpinan MPR pertama kali dilontarkan PAN. Usulan 10 pimpinan MPR dinilai dapat menjadi jalan tengah perebutan kursi MPR.

"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay, Ahad (13/8).

Ikuti Whatsapp Channel Republika