Kamis 15 Aug 2019 17:28 WIB

Nasdem Harap Kursi Jaksa Agung Diserahkan kepada Profesional

Kerja Jaksa Agung tak dapat diintervensi oleh partai politik.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
Sekretaris Jendral Partai Nasdem, Johnny G Plate saat menghadiri acara pembubaran TKN KIK, di Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Sekretaris Jendral Partai Nasdem, Johnny G Plate saat menghadiri acara pembubaran TKN KIK, di Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate berharap posisi Jaksa Agung akan diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seorang profesional. Hal itu dilakukan agar kerja dari Jaksa Agung tak dapat diintervensi oleh partai politik.

"Memang itu harapannya Nasdem, Jaksa Agung itu adalah orang yang profesional yang tidak dari partai politik," ujar Johnny di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Johnny menjelaskan, bahwa Jaksa Agung saat ini, Muhammad Prasetyo, berasal dari Keluarga Besar Adhyaksa. Yang kemudian, bergabung menjadi pengurus Partai Nasdem.

Lalu, Prasetyo diberhentikan dari kepengurusan Partai Nasdem. Sehingga, ia tak lagi dianggap sebagai kader partai politik saat diangkat menjadi Jaksa Agung.

"Demikian juga yang berikutnya, kalau bisa Jaksa Agung dari profesional dari nonpartai politik. Bisa berasal dari Keluarga Besar Adhyaksa, apakah dari Adhyaksa aktif yaitu ASN, atau Adhyaksa yang sudah pensiun yang belum masuk atau berhenti dari partai politik," ujar Johnny.

Ia menegaskan, kepada semua pihak untuk mempercayakan pemilihan jabatan di kabinet nanti kepada Jokowi. Johnny yakin mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat menentukan kandidat yang kompeten untuk membantunya lima tahun ke depan.

"Kami menyerahkan kepada Pak Jokowi, kami tahu dengan semua masukan dan usulan yang disampikan akan menjadi pertimbangan Pak Jokowi, dan akan keluar dengan nama," ujar Johnny.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memberikan sinyal menolak posisi Jaksa Agung diisi kader partai politik. Hasto mendorong sosok internal kejaksaan yang menempati posisi sebagai Jaksa Agung.

Dia mendukung aspirasi masyarakat yang menginginkan Jaksa Agung dipimpin orang nonpartai politik. Agar posisi tersebut tak dapat diintervensi oleh petinggi partai.

"Kita mendorong stabilitas sebuah sistem, dengan memberikan ruang bagi kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi," ujar Hasto.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement