BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM--Anggota DPRD Jawa Barat terpilih yang akan mengemban tugas sebagai wakil rakyat dalam periode 2019-2024 diingatkan untuk selalu berpijak dan tak melupakan fungsi representasi dalam menjalankan tugas pokoknya.

Fungsi representasi tersebut, kata Pengamat politik Universitas Parahyangan, Asep Warlan, harus menjadi dasar dalam penganggaran, pengawasan, maupun legislasi. Dengan fungsi representasi ini, para anggota parlemen diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan warga.

AYO BACA : Ini Jalan di Bandung yang Ditutup saat Pelantikan DPRD Jabar 2019-2024

Jadi harus aspiratif, akomodatif, partisipatif dengan warga. Jangan hanya sekadar dia punya target-target, ada program politiknya dia usahakan itu, padahal tidak aspiratif, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diperjuangkan oleh dewan, ungkapnya ketika ditemui di Gedung Sate, Kamis (22/8/2019).

Fungsi ini juga dinilai penting agar anggota dewan terhindar dari kepentingan partai dan golongan. Para anggota dewan, ujar Asep, tidak lagi mewakili partai ketika mereka sudah duduk mendapat amanat sebagai anggota legislatif.

AYO BACA : 120 Nama Calon Terpilih DPRD Jabar Ditetapkan, Gerindra Terbanyak

Mereka itu bukan wakil partai, bukan wakil golongan. Apalagi hanya mengiya-iyakan apa yang diinginkan oleh eksekutif. Bahaya kalau begitu. Dewan tidak berguna lagi sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi, jelasnya.

Dalam menjalankan fungsi penganggaran, ia menekankan agar dewan menggunakan anggaran seefisien mungkin. Penggunaan anggaran dalam bentuk apapun, ujar dia, harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas daerah, termasuk DPRD sendiri.

Apapun yang dilakukan harus dalam rangka peningkatan kualitas, dalam rangka memudahkan menyerap aspirasi. Bukan, maaf ya, studi banding. Studi banding boleh, tapi tagline yang kita inginkan adalah berguru kepada yang lebih mampu belajar kepada yang lebih pintar, paparnya.

AYO BACA : Soal Provinsi Bogor Raya, DPRD Jabar Belum Terima Usulan

Ikuti Whatsapp Channel Republika