REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Eko Prasojo beranggapan alasan pemerataan pembangunan terkait pemindahan ibu kota tidak relevan. Sebab, pemerintah sebenarnya hanya perlu untuk memaksimalkan sistem otonomi daerah.

"Pertimbangan dasarnya kenapa tidak memaksimalkan saja otonomi daerah, sehingga kita tinggal meningkatkan leadership," ujar dia ketika ditemui Republika.co.id di Jakarta, Jumat (23/8).

Dia menambahkan, sistem otonomi daerah bisa meningkatkan perekonomian dan pemerataan pembangunan jika dilakukan dengan baik. Menurut dia, otda bisa mendorong hal tersebut sehingga pemerintah hanya perlu meningkatkan birokrasi dan biaya politik di daerah agar lebih efektif dan bisa meratakan kebutuhan masyarakat.

"Konsep pemda itu juga secara bertahap akan mengurangi urbanisasi, seiring kemajuan di daerah telah tumbuh. Jadi apa masih perlu pindah ibu kota?" Ujar dia.

Dia menegaskan, dari analisis ekonomi, pemindahan ibu kota tidak akan menstimulasi pertumbuhan secara optimal. Sebaliknya, menurut dia, pemerintah seharusnya lebih fokus untuk meningkatkan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang sedang krisis.  "Saya khawatir semua tenaga dan uang tersedot ke sana,  padahal pekerjaan rumah pembangunan nasional kita banyak," katanya.

Terkait wacana pemindahan ke Kalimantan ia mengatakan bahwa kekhawatiran pertumbuhan ekonomi hanya ada di Kalimantan dan tidak berefek pada daerah lainnya. Menurut dia pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan demografi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait pemindahan tersebut.

"Jadi pemerintah harus mengutamakan satu hal, apakah Pembangunan manusia atau pembangunan governance,"Ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika