REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perhubungan DKI Jakarta melihat hasil positif dalam tiga pekan penerapan perluasan ganjil-genap di 25 ruas jalan di Jakarta. Untuk itu, penerapan ganjil-genap ini akan tetap dijalankan hingga sampai tahap implementasi dan penegakkan hukum yang akan dimulai pada 9 September mendatang.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan selama tiga minggu uji coba perluasan ganjil genap trennya positif. Dan secara prinsip, menurut Syafrin, perluasan ganjil genap ini terbukti mampu mengurangi kemacetan dan polusi udara.
Karena itu, ia memandang, walaupun ada kritik yang disampaikan, mulai dari pengemudi angkutan online hingga Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), perluasan ganjil genap akan dilanjutkan. Karena, sebut Syafrin kebijakan ganjil genap ini sudah sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta (Ingub) nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.
"Dari kinerja lalu lintas, untuk kecepatan rata-rata kendaraan itu meningkat, semula dari 25,56 kilometer per jam, telah naik menjadi 28,16 kilometer per jam," ungkap Syafrin kepada wartawan saat konferensi pers terkait perluasan trotoar Jakarta di kawasan Taman Sepeda Melawai, Selasa (27/8).
Selain hasil kecepatan kendaraan yang meningkat, Syafrin juga memaparkan waktu tempuh kendaraan juga lebih cepat, yaitu meningkat 10 persen dari biasanya. Dan untuk pemanfaatan ruang jalan, diakui Syafrin juga semakin efisien, karena terjadi penurunan volume lalu lintas sebanyak 20 persen.
Kemudian untuk angkutan umum, berdasarkan periode waktu yang diukur. Untuk angkutan umum Transjakarta mulai 12-14 Agustus kemarin dibandingkan dengan bulan Juli sebulan sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah penumpang Transjakarta hingga 20 persen.
"Jadi dengan implementasi ganjil genap kemudian ada shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, ini trennya cukup positif," imbuhnya.
Kemudian dari kinerja lingkungan, berdasarkan pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada dua pos pemantauan di Jakarta, salah satunya Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di Bundaran HI kualitas udara membaik. Walaupun kualitas udara seperti yang dirilis Air visual sempat menempatkan pada posisi buruk, tapi Syafrin meminta masyarakat melihat indikatornya.
Air visual selalu membuat indikator di batas PM 2,5, tapi di indikator PM 2,5 setelah diterapkan perluasan ganjil genap ternyata hasilnya positif. "Terjadi penurunan jumlah PM 2,5 di Bundaran HI, hasil pengukurannya sekitar 18 persen. Jadi jika sebelumnya sekitar 75 mikrounit, kemarin dikukur hanya jadi 55 mikrounit," jelas Syafrin.
Artinya, jika disamakan dengan standar baku lingkungan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), di mana untuk indikator PM 2,5 adalah 65 mikrounit adalah kategori baik, maka saat ini kualitas udara akan turun ke dalam kondisi baik, di bawah 75 mikrounit.
Kemudian soal solusi lain dengan menaikkan tarif parkir di Jakarta, menurut Syafrin akan dimulai dengan beberapa wilayah yang sudah memiliki sistem transit integrasi angkutan umumnya. Dan solusinya, kata dia, Jakarta sudah bekerja sama di beberapa lahan antara Bekasi dan Depok untuk membangun area Park n Ride.
"Jadi selain wilayah pusat-pusat kegiatan, wilayah yang sudah memiliki integrasi angkutan umum yang baik, seperti MRT, LRT atau BRT, wilayah tersebut akan dikenakan tarif parkir yang tinggi," jelasnya.
Ke depannya, Syafrin mengungkapkan akan ada dua pengaturan tarif, dengan sistem pengendalian parkir yakni golongan A dan golongan B. Dan itu sesuai instruksi Gubernur kedepan parkir akan dijadikan instrumen pengendalian lalu lintas.
Oleh karena itu, Syafrin menekankan kebijakan penerapan perluasan ganjil genap jangan hanya dilihat dari ini kebijakannya Gibernur DKI atau Pemerintah Provinsi DKI saja, tapi ini adalah kebijakan kolektif warga Jakarta yang beraktifitas di Jakarta untuk mewujudkan daya dukung lingkungan yang lebih baik kedepan.
"Jadi setelah kita kaji secara jaringan, hasil uji coba itu kinerjanya positif," imbuhnya.
Sebelumnya Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Iskandar Abu Bakar mengatakan, dampak yang dibeberkan oleh kadishub DKI kurang signifikan. Menurutnya, penerapan sistem ganjil-genap merupakan kebijakan jangka pendek. "Sistem ganjil-genap ini pendekatan jangka pendek, perlu ditinjau kembali," ujarnya.
Ia mengatakan, akan efektif jika dilakukan pendekatan yang menyasar kantong para pengguna kendaran, seperti melakukan penerapan jalan berbayar dan parkir berbayar. "Misalnya dengan adanya parkir berbayar mereka akan berpikir kembali jika menggunakan kendaraan pribadi mengingat biaya yang akan mereka keluarkan tidak sedikit," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika