REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga kritikan yang dilontarkan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) dan Koalisi Masyarakat Sipil berkaitan dengan dukungan terhadap calon pimpinan (capim) KPK tertentu. Kritikan itu dilontarkan terkait sejumlah capim KPK dari Polri dan Kejagung yang dianggap memiliki rekam jejak buruk.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (29/8) mengatakan, WP KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil juga khawatir calon dari Kepolisian dan Kejaksaan akan lolos menjadi pimpinan KPK. "Faktor itulah yang diduga menjadi pemicu kritikan terhadap pansel. Jadi, masih banyak yang didukung WP KPK, hanya memang harus diakui WP KPK sangat tidak nyaman dengan capim yang berasal dari Kepolisian," kata Boyamin.

Ia menjelaskan dari 20 nama yang lolos hingga tahap tes profile assessment, hanya dua calon dari internal KPK yang lolos yakni, Alexander Marwata dan Sujanarko. "Sejumlah nama dari internal KPK sebelumnya dinyatakan gugur yakni Basaria Panjaitan, Mohammad Tsani Annafari, Pahala Nainggolan, dan Laode M Syarif," ucap Boyamin.

Selain itu yang juga gagal yakni, Chandra Sulistio Reksoprodjo, Dedi Haryadi, dan Giri Suprapdiono. "Bila dilihat, hanya dua calon dari KPK yang lolos di 20 besar. Patut diduga, WP KPK dan koalisi khawatir. Kalau sekarang istilahnya khawatir calon tersisa akan tidak masuk 10 besar," ujar Boyamin.

Untuk diketahui, sebanyak 20 capim KPK mengikuti uji publik pada 27-29 Agustus 2019 di gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta. Selanjutnya, pansel akan menyerahkan 10 nama capim KPK ke Presiden Joko Widodo pada 2 September 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika