REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku belum membicarakan masalah pembatasan akses Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Papua maupun Papua Barat. Budi mengatakan, Kemenhub akan mengkoordinasikan dengan menteri terkait mengenai kemungkinan pembatasan akses WNA ke wilayah Papua.

"Kita belum bicarakan (pembatasan WNA). Belum. Mungkin dalam waktu dekat akan kita koordinasi," ujar Budi di Gedung Kemenkopolhukan, Selasa (3/9).

Budi menjelaskan penerbangan dari luar negeri dengan tujuan Papua memang tidak banyak sebelum demontrasi terjadi. Dengan demikian, ia menegaskan, bukan karena ada unjuk rasa lalu penerbangan ke Papua berkurang.

Di sisi lain, kata Budi, keamanan bandara dan pelabuhan di Papua dan Papua Barat tidak ada masalah, terutama di Jayapura yang relatif tidak ada gangguan. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan TNI-Polri dan masyarakat di sana terutama Jayapura.

"Insya allah relatif tidak ada gangguan di Jayapura. Sejak kejadian yang masif di tempat yang lain pun, di Jayapura take off landingnya berjalan normal," kata Budi.

Pada Senin (2/9) kemarin, Wiranto mengatakan, pemerintah membatasi akses masuk turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat. Hal itu dimaksudkan untuk keamanan usai demonstrasi yang berujung kerusuhan di sana.

Akses kedatangan orang asing ke Papua dan Papua Barat untuk sementara dibatasi hingga situasi keamanan kondusif. Wiranto menuturkan, negara memiliki hak melakukan pembatasan kedatangan WNA dalam rangka keamanan nasional.

"Papua, Papua Barat tidak kami buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang-orang asing di sana. Sehingga ada filter-filter yang harus kami lakukan," ujar Wiranto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika