REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) akan menjadi pekerjaan perdana anggota DPRD Provinsi Jabar periode 2019-2024. Pembahasan sejumlah raperda itu merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh DPRD Provinsi Jabar periode 2014-2019.
Raperda tersebut di antaranya tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan volume APBD untuk operasional Pemprov Jabar. Namun, sebelum memasuki pembahasan Raperda, 120 anggota DPRD Jabar yang dilantik pada 2 September 2019 itu, harus terlebih dulu membentuk alat kelengkapan DPRD dan tata tertib DPRD Jabar.
Proses pembentukan alat kelengkapan DPRD Jabar akan dipimpin oleh Ketua DPRD Jabar sementara Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat dari Fraksi Partai Gerindra dan wakil Ketua DPRD Jabar sementara Tetep Abdullatif dari Fraksi PKS. Dari total 120 kursi DPRD Jabar periode 2019-2024 itu, Partai Gerindra menempati urutan pertama dengan raihan 25 kursi, disusul PKS 21 kursi, PDIP 20 kursi, Partai Golkar 16 kursi, PKB 12 kursi, Partai Demokrat 11 kursi, PAN 7 kursi, Partai Nasdem 4 kursi, PPP 3 kursi, dan Partai Perindo 1 kursi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) berfoto bersama anggta DPRD Jabar terpilih, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin (2/9).
Dari komposisi kursi tersebut, sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU MD3, maka jatah kursi ketua DPRD Jabar akan menjadi hak Partai Gerindra. Anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 yang juga mantan Ketua DPRD Jabar 2014-2019 Ineu Purwadewi Sundari mengatatakan, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan anggota DPRD Jabar yang baru.
Di antaranya pembahasan Raperda. Karena, kata Ineu, dari ajuan Raperda sebelumnya, ada beberapa yang belum sempat dibahas hingga tuntas. ‘’Raperda itu di antaranya pembahasan evaluasi peraturan daerah mengenai RTRW 2009-2029 dan volume APBD untuk operasional Pemprov Jabar,’’ ujar Ineu.
Ineu menjelaskan, di periode 2014-2019, DPRD dan Pemprov Jabar telah melahirkan 79 perda, yang substansinya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Dari total perda tersebut, sembilan perda di antaranya merupakan inisitatif DPRD Jabar.
Ineu berharap, anggota DPRD yang baru akan lebih maksimal bekerja sama dengan Pemprov Jabar dalam membangun perekonomian Jabar secara merata. Terlebih lagi, saat ini pemerintah daerah tengah membangun pusat perekonomian baru dengan membangun berbagai infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika